KPU Minta Warga Lapor Bila Pasangan Peserta Pilkada Main Politik Uang

Jakarta (SIB)- Politik uang membayangi perhelatan pilkada serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah. Biasanya, politik uang itu dilakukan pihak-pihak tertentu dengan tujuan mendulang suara.

Terkait itu, Komisi Pemilihan Umum mengimbau semua lapisan masyarakat untuk melapor kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Sebab KPU berharap, momen pilkada ini bisa menjadi proses yang benar-benar bersih dari praktik uang dan transaksi.

"Kami mengimbau masyarakat ya, pilkada yang bersih adalah pilkada yang bukan ada jual belinya. Tak ada transaksinya. Kalau ada model seperti itu dicatat dan laporkan ke Panwaslu kecamatan atau kabupaten/kota," ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (2/12).

Menurut dia, pilkada serentak ini adalah ajang untuk memilih pemimpin yang bersih bagi masyarakat. Kemajuan pembangunan di suatu tempat ditentukan oleh pilihan masyarakat itu sendiri.

"Jauhkan pilkada dari model-model seperti itu. Kita harus pilih pemimpin yang bersih. Kita pertaruhkan pembangunan di wilayah kita. Oleh karena itu, jauhkan model-model transaksional seperti itu," tutup dia. (mdk.com/h)