Pemerhati: Kemdikbud Perlu Evaluasi UN

Jakarta (SIB)- Pemerhati anak dan perempuan, Sri Woerjaningsih mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) perlu melakukan Ujian Nasional (UN) karena dampak yang tidak baik bagi anak.

"UN akan menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap makna belajar di sekolah atau madrasah," ujar mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sri Woerjaningsih di Jakarta, Senin.

Tujuan belajar semestinya dalam rangka mencari ilmu, mengembangkan kecerdasan, dan akhlak mulia berubah menjadi sekedar meraih kelulusan UN melalui mata pelajaran UN.

"Akibatnya mata pelajaran yang tidak ada di UN, menjadi nomor dua. Termasuk gurunya," ujar dia.

Kondisi itu diperparah oleh sistem pelaksanaan UN yang tidak jujur. Setiap kali ada pelaksanaan UN hampir pasti muncul aroma yang cukup tajam bahwa ada beberapa sekolah yang tidak jujur. Artinya, sekolah membantu siswa dalam mengerjakan soal UN.

"UN telah berlaku tidak adil terhadap siswa yang menjalani proses pendidikan di sekolah yang masih tertinggal, miskin sarana prasarana, ketiadaan guru yang profesional, proses belajar-mengajar seadanya, dan keterbatasan akses terhadap sumber belajar," ujar perempuan yang akrab disapa Giwo Rubianto.

Mereka dipaksa untuk bisa menghasilkan nilai yang sama dengan siswa dari sekolah yang sudah maju, fasilitas lengkap, guru memadai, dan punya akses yang luas.

Masukan dan proses yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda pula. Siswa dengan latar belakang ekonomi keluarga kuat akan mampu membayar bimbingan belajar di luar sekolah dan mampu menyediakan buku serta bahan ajar yang memadai sehingga kemungkinan untuk lulus UN menjadi lebih besar.

Sementara itu, siswa dari keluarga miskin akan mengalami kesulitan membayar. Anggaran ekstra untuk bimbingan belajar di luar sekolah dan tidak mampu menyediakan buku dan bahan ajar lainnya. Karena itu, kemungkinan lulus menjadi lebih kecil.

"Hasil UN telah mendiskriminasi siswa yang tidak lulus untuk masuk pada pendidikan yang bagus pada jenjang berikutnya."

Dia mengharapkan Kemdikbud melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UN di Tanah Air agar tidak menjadi pintu masuk ketidakadilan pada anak.

UN HANYA EFEKTIF POTRET KELEMAHAN
Pemerhati anak dan perempuan Sri Woerjaningsih mengatakan pelaksanaan ujian nasional sekolah  hanya efektif untuk memotret kelemahan para siswa dalam pendidikan, bukan sebagai syarat kelulusan.

"Jika hasil UN itu dijadikan indikator untuk memotret kelemahan para siswa dalam pendidikan, hasil UN bisa menjadi efektif dan sangat dibutuhkan untuk bahan perencanaan dalam mengambil kebijakan menyusun langkah-langkah strategis upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan," ucapnya di Jakarta, Senin.

Dia  menambahkan jurang mutu yang masih terjadi selama ini bisa diperkecil. Tapi yang terjadi saat ini, walaupun UN telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, hasil UN yang memberikan indikasi kondisi nyata pendidikan tidak banyak ditindaklanjuti.      

"Sekolah yang lima tahun lalu terbelakang tetap saja semakin terpinggirkan dan tetap tidak mampu meluluskan siswanya dalam UN tahun ini," tambah dia.
Dampak UN pun bisa dilihat bagi yang tidak lulus, seperti dampak psikis seperti kabur dari rumah, bunuh diri dan lain-lain. Itu dikarenakan mereka tidak ingin mengecewakan orang tua mereka.

"Siswa pun dibuat tidak percaya diri yang pada akhirnya mereka akan membeli soal atau kunci jawaban dari guru atau oknum lain jadi bisa merugikan siswa dan juga oknum yang menyelenggarakan seperti guru," ujar politisi Partai Golkar itu.

Dia menambahkan negara tidak akan maju. jika Ujian Nasional hanya mengujikan mata pelajaran yang rata-rata harus dikuasai siswa seperti matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

"Bagaimana dengan kesenian? Negara ini tidak maju karena yang mereka hasilkan hanyalah tenaga kerja yang bersifat material, sedangkan SDM luar negeri lebih berkualitas sehingga menjadikan orang pribumi yang menguasai material menjadi pengangguran," jelas dia.

Seharusnya, siswa didorong untuk mengusai seni budaya Indonesia yang beragam dan unik.

Untuk itu, Sri meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melakukan evaluasi terhadap UN. (Ant/d)



Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.