Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 08 Maret 2026

Pemangkasan SKS, Komisi X: Sarpras dan Dosen Harus Disiapkan

- Senin, 10 Desember 2018 20:03 WIB
298 view
Jakarta (SIB) -Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kemenristekdikti mengkaji betul rencana pemangkasan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk program sarjana dan diploma di perguruan tinggi. Jika tidak ada pengkajian mendalam, Ferdi mengaku khawatir kebijakan ini akan 'mandul'.

"Jadi bagaimana kesiapan sarana prasana atau dosen, katanya kekurangan dosen kan? Itu SDM-nya siap tidak? Itu harus dipaparkan ke komisi X. Supaya kebijakan ini tidak mandul," kata Ferdi, Sabtu (8/12).

Ferdi mengakui, sejujurnya dia pun merupakan salah satu orang yang merasa dirugikan dengan sistem SKS. Karena dengan jumlah 144 SKS untuk program sarjana, sering kali ada repetitif atau pengulangan materi.

Namun begitu dia tidak ingin rencana pemangkasan SKS ini hanya bertujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa. Tanpa memperhatikan konten pembelajaran, pengoptimalan peningkatan kompetensi lulusan, dan lainnya.

"Jadi target pemerintah itu bukan hanya mempercepat waktu kelulusan mahasiswa semata. Tapi dalam hal keilmuan, skill mahasiswa itu harus tercapai juga," jelas Ferdi.

Sementara itu, kata Ferdi, Komisi X akan sangat terbuka jika Kemenristekdikti ingin melakukan audiensi terkait rencana pemangkasan SKS. Namun begitu dia mengingatkan agar sebelum audiensi, kajian tentang rencana pemangkasan SKS telah dikaji secara dalam dan detail.

Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana untuk memangkas jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada jenjang sarjana (S1) dan diploma. Namun berapa jumlah SKS yang akan dipangkas masih dikaji oleh pihak Kemenristekdikti.

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan, saat ini bobot SKS untuk S1 mencapai 144 SKS dan diploma mencapai 120 SKS. Jumlah SKS tersebut dinilai terlalu berat,menghambat kreativitas mahasiswa, dan juga membebani pembiayaan.

"Saya kira untuk S1 jadi maksimal 120 SKS, dan D3 90 SKS itu sudah cukup," kata Nasir.

Selain mahasiswa, kata Nasir, bobot SKS tersebut juga dinilai membebani dosen. Karena dengan jumlah SKS tersebut, dosen terlalu sibuk mengajar di kelas dan lupa melakukan penelitian.

"Kalau SKS nya terlalu banyak, mahasiswa dan dosen tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan dosen tidak bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas mengajar," ucap Nasir.

Dukung Rencana Pemangkasan SKS
Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atmajaya Agustinus Prasentyantoko mendukung rencana pemangkasan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk program sarjana dan diploma. Menurut dia, dengan jumlah 144 SKS untuk program sarjana dan diploma 120 SKS yang diterapkan saat ini, dinilai membebani mahasiswa dan seringkali ada materi yang repetitif (pengulangan).

"Saya setuju karena selama ini mahasiswa dibebani oleh materi pembelajaran. Dan sebetulnya berapa persensi yang akan masih diingat setelah lulus? Paling 20 sampai 30 persen," kata Agustinus saat konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2018 Unika Atmajaya di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurut Agustinus, jika SKS dikurangi maka waktunya bisa gunakan untuk praktik. Sehingga meski program sarjana, namun mahasiswa juga diarahkan mempunyai skill. Dengan begitu dia optimistis pengangguran sarjana dapat berkurang.

"Jadi praktiknya bisa lebih panjang. Selama ini kan dengan jumlah SKS segitu, dan ditambah praktik lagi mahasiswa makin lama lulusnya," ujar dia.

Meski kampus swasta, kata Agustinus, namun Unika Atmajaya tidak masalah dengan pemangkasan SKS. Mengingat selama ini, di kampus swasta mahasiswa dibebani biaya SKS atau biaya lainnya.

"Sebenarnya kampus swasta itu legal standing-nya yayasan dan yayasan itu tidak ada istilah profit. Yayasan tidak ada profit tapi yang ada itu adalah sisa hasil usaha. Dan sisa hasil usaha pun harus dikembalikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas," kata dia.

Dia menyarankan agar ke depan, kurikulum pendidikan tinggi harus fokus pada penguatan kemampuan kreativitas mahasiswa, sebagai pengambil keputusan, dan kompetensi lainnya yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Di era revolusi industri 4.0 akan banyak pekerjaan yang akan tergantikan mesin dan robot. (RoL/d)
Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru