Jumlah Doktor di Indonesia Masih Minim, Hanya 98 dari 1 Juta Penduduk

Jakarta (SIB)- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengaku prihatin karena masih sedikitnya jumlah doktor dihasilkan Indonesia yang terlihat dari perbandingan antara jumlah doktor dengan populasi Indonesia, yakni 98 doktor berbanding satu juta penduduk.

Padahal, paling tidak di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura pada saat yang sama memiliki ratusan doktor dan master, yakni antara 250-300 doktor per satu juta penduduk.

"Meski pada tahun 2012 ada kenaikan jadi 120 doktor, namun Indonesia masih membutuhkan doktor-doktor baru dan master-master baru. Karena itu, kehadiran siswa berprestasi seperti halnya peserta olimpiade sains memberikan kontribusi besar pada calon-calon doktor di masa  datang," kata Mohammad Nuh di Jakarta, baru-baru ini. 

Dalam peringkat Global Competitive Index (GCI) periode 2013-2014, Swiss menjadi negara terbaik dengan skor 5,67. Dalam daftar 30 besar negara terbaik, hanya ada tiga negara dari kawasan ASEAN, yakni, Singapura di urutan kedua di bawah Swiss. Kemudian, ada Malaysia di urutan ke-24 dan Brunei Darussalam di urutan ke-26.

Di mana posisi Indonesia? Negara ini berada di urutan ke-38 dari total 74 negara yang berpartisipasi.

Dari laporan Global Competitiveness Index yang dikeluarkan forum ekomoni dunia (World Economic Forum) di tahun 2013-2014, Indonesia masuk dalam kelompok efficiency driven. Kelompok ini merupakan kelompok tengah antara factor driven dan innovation driven.

"Kelompok innovation driven merupakan kelompok tertinggi dalam indeks daya saing bangsa yang dikeluarkan forum ekonomi dunia. Agar Indonesia bisa menembus kelompok tersebut, Indonesia butuh generasi yang kreatif dan memiliki kemampuan berpikir tinggi. Artinya, dari sisi simbol akademik Indonesia butuh doktor dan master lebih banyak lagi," kata Mohammad Nuh.

Nuh melanjutkan banyak cara untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. "Di antaranya, melalui pengiriman pelajar Indonesia menjadi kontingen olimpiade dunia. Harapannya adik-adik peserta olimpiade yang usianya di bawah 18 tahun tersebut dalam 10-15 tahun ke depan sudah menjadi doktor semua, sebelum usia 30 tahun."   

Pemerintah telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk menambah jumlah ilmuwan di Indonesia, namun kesimpulannya, peningkatan doktor saat ini belum cukup. Sebab, negara-negara lain juga menggenjot peningkatan rasio doktor, jelasnya.

selain mempercepat peningkatan APK perguruan tinggi, Kemdikbud berupaya mempercepat jumlah lulusan master dan doktor. Bagi pelajar-pelajar yang berprestasi hingga skala internasional, Kemdikbud menyiapkan beasiswa pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Diharapkan, setelah lulus tingkat S-1, S-2, atau S-3, mereka kembali ke Tanah Air.

Jenjang doktor dan master diberikan beasiswa dari Dana Pembangunan Pendidikan Nasional (DPPN) atau dana abadi yang jumlahnya Rp24 triliun.

Kondisi kekurangan sumber daya manusia bertitel master (S-2) dan doktor (S-3) memang sungguh ironis sehingga pemerintah menargetkan ada sebanyak 4.000 orang lulus doktor setiap tahunnya.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, pemerintah berupaya membuat roadmap perkembangan SDM di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) di Indonesia.

Untuk itu, ia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja keras memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi target tersebut. Itu agar pada 2025, Indonesia dapat memiliki 52.000 doktor dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan.

"Target ini kami lakukan karena belajar dari China. Hingga saat ini, China bisa menghasilkan 500.000 orang bergelar doktor. Melihat itu, untuk sementara ini kami baru menargetkan 4.000 orang bergelar doktor per tahunnya. Tetapi angka tersebut masih kurang. Seharusnya targetnya ditingkatkan menjadi 100.000 orang dapat meraih gelar Doktor melalui beasiswa," ujarnya.

Kalau selama ini, ia melanjutkan, beasiswa doktoral hanya diberikan kepada PNS, kini Kemendikbud merencanakan beasiswa doktoral dapat diakses juga oleh masyarakat umum. Masyarakat Indonesia juga harus turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan percepatan pertumbuhan ekonomi.                          


(Ant/i)