Kredibiltas UN Jadi Sorotan Sidang Komisi Rembuknas

Jakarta (SIB)- Kredibilitas pelaksanaan UN 2014 menjadi sorotan khusus Komisi IV Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014.

Sejumlah rekomendasi diberikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Eddy Sumardi di Jakarta, Jumat, mewakili Komisi IV menyampaikan ukuran pelaksanaan UN bukan 100 persen lulus, tetapi komitmen dinas dalam menyukseskan UN, yang jujur dan kredibel.  

Eddy Sumardi meminta Kemdikbud agar memberikan perlindungan kepada kepala dinas dari intervensi politik.  

"Mohon dibuat surat edaran bersama Mendikbud dan Mendagri," katanya pada hari ketiga RNPK 2014.

Hadir pada acara Menteri Pendididikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, dan para peserta RNPK 2014.

Eddy menyampaikan, Komisi IV juga merekomendasikan agar Prosedur Operasi Standar (POS) UN dilaksanakan dengan baik dan utuh.

Selain itu, meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian dan penyimpanan di sekolah.

"Kami merekomendasikan meningkatkan surveilance pelaksanaan UN misal dengan meminta bantuan BIN (Badan Intelijen Negara)," katanya.

Rekomendasi lainnya adalah mengantisipasi kekurangan naskah dan naskah tertukar dengan meningkatkan metode pemaketan, kendali mutu cetak termasuk bahan, kendali mutu pengepakan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan mutu pendataan, dan informasi ke percetakan.

Pihaknya juga meminta agar meningkatkan pengawasan oleh perguruan tinggi dan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) mulai dari pencetakan soal sampai dengan pemindaian. (Ant/c) 


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.