88.958 Lulusan SMA Sederajat Ikut UNP

Jakarta (SIB)- Sebanyak 88.958 lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat mengikuti Ujian Nasional Perbaikan (UNP) yang digelar 29 Agustus hingga 7 September.

"Soal UNP mengacu pada kisi-kisi Ujian Nasional (UN) 2015/2016," ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam, di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dari 214.692 pendaftar, ada 88.958 orang atau 41 persen yang mendaftar ulang, dengan rincian dari SMA/MA sebanyak 57.555 siswa, SMK sebanyak 31.373 siswa, dan program paket C sebanyak 30 siswa.

"UNP dilaksanakan dalam bentuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama tujuh hari dengan satu mata pelajaran yang dibagi menjadi tiga sesi."
Namun ada juga, lanjut dia, ada sembilan kabupaten/kota yang melaksanakan UNP dalam empat sesi sehari. Sembilan kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pidie, Bireuen, Gayo Lues, Kabupaten Batang Hari, Kota Padang, Kota Tual Maluku, Kabupaten Seram Barat, Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong.

Selama pelaksanaan UNP, BSNP melakukan pemantauan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan UNP dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan yang ditetapkan BSNP.

"Hasil pemantauan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ujian di masa mendatang," kata Anggota BSNP, T Ramli Zakaria.

Ke depan, tambah Ramli, ada wacana untuk menghilangkan istilah "perbaikan", sehingga hanya ada istilah UN tahap pertama dan UN tahap kedua. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta UN lebih serius dalam mempersiapkan diri.

Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional Perbaikan (SHUNP) yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP. Peserta yang berhak mengikuti UNP adalah mereka yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 pada mata pelajaran tertentu serta mereka yang belum menempuh UN atau UN susulan atau belum menempuh UN secara lengkap.

Tidak Perlu
Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab, mengatakan sebenarnya UNP tidak perlu diselenggarakan karena dinilai menghabiskan anggaran.

"Sekarang guna dari UNP itu sendiri untuk apa, toh hasil UN juga tidak mempengaruhi kelulusan," kata Rochmat.

Kondisi itu berbeda jika UN masih menjadi penentu kelulusan, maka UNP wajib diselenggarakan. Rochmat menilai anggaran yang digunakan untuk UNP bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting. (Ant/q)