Pancasila Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah

Jakarta (SIB) -Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR Abdul Kadir Karding mengusulkan Pancasila masuk kurikulum sekolah, sehingga transformasi nilai-nilai luhur ideologi tersebut dapat tersalurkan secara masif untuk membentuk karakter bangsa.

"Jika Pancasila masuk dalam kurikulum sekolah mulai dari SD hingga perguruan tinggi, maka nilai-nilai Pancasila dapat dipelajari secara masif dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya pada diskusi "Pilar Negara MPR RI: Pancasila Sakti" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Karding, hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila yang saat ini sudah semakin luntur dalam kehidupan bangsa Indonesia karena tergerus budaya asing yang kurang sesuai dengan Pancasila.

Sekretaris Jenderal DPP PKB ini menjelaskan, lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila juga karena perilaku bangsa Indonesia sudah semakin melenceng sehingga kesaktian Pancasila jadi semakin melemah.

"Kondisi saat ini menjadi PR bagi para pemimpin untuk dapat mengembalikan kehidupan bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila," katanya.

Karding menegaskan, nilai utama dari Pancasila adalah, ketuhanan, kebersamaan, dan gotong-royong.

Dia menjelaskan, Nilai ketuhanan dalam Pancasila sejalan dengan kehidupan beragama di Indonesia sehingga menjadikan bangsa Indonesia selalu rukun.

Kemudian, kebersamaan dan gotong-royong, menurut dia, kehidupan bangsa Indonesia hidup berjalan baik, saling bergotong-royong satu sama lain maupun antarkelompok.

Sementara itu, pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latif, mengatakan, agar Pancasila tetap sakti bangsa Indonesia hendaknya menerapkan konsep Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, serta memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Yudi Latif, melihat pembangunan ekonomi di Indonesia, belum sesuai dengan konsep Pancasila, yakni membangun kapasitas para putra bangsa.

Menurut dia, pembangunan ekonomi di Indonesia baru sebatas pembangunan ekonomi di Indonesia, tapi bukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi bangsa Indonesia.

"Pembangunan ekonomi di Indonesia pemilik modalnya lebih banyak asing dan bukan mengutamakan putra bangsa," katanya. (Ant/l)