Pemerintah Segera Petakan Sekolah Rawan Tawuran

Jakarta (SIB) -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memetakan sekolah rawan tawuran di sejumlah daerah di Indonesia.

"Memang ada rencana itu dan kita pernah melakukan, tapi hanya wilayah Jabodetabek," kata Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Ia menjelaskan, pemetaan akan dilakukan pada sekolah-sekolah yang memiliki siswa potensial melakukan kekerasan atau tawuran. Ia menyebut, sebenarnya data tersebut ada pada 2012-2013, tetapi tidak pernah diperbarui.

Hamid menjelaskan, berdasarkan data itu, setidaknya ada 60 SMA/SMK di wilayah DKI Jakarta yang potensial siswanya melakukan kekerasan. Sementara di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ada 40an sekolah.

Pemerintah dan pihak terkait, ia melanjutkan, memberikan perlakuan khusus pada sekolah-sekolah tersebut, yakni dengan melatih semua anak bermasalah di sekolah terdata oleh Polri dan TNI. Para anak-anak akan mendapat pelatihan dan pemahaman ihwal kedisiplinan.

"Sekarang karena muncul lagi, kita akan update. Nah, update potensi sekolah tawuran, itu di polda, di Polda Metro Jaya ada petanya," ujar Hamid.

Kendati pemerintah akan memetakan sekolah rawan tawuran, Hamid meyakini, data tidak akan didapatkan dalam waktu sebentar. Alasannya, data-data harus diminta dari polda dan sejumlah instansi. Ia menyebut, pemerintah pernah memetakan sekolah rawan tawuran di Medan, Makassar, Surabaya dan Bandung.
Kemen PPPA Minta Pihak Swkolah Waspadai

Beberapa kasus kenakalan remaja dan tawuran pelajar di kota besar merenggut korban jiwa. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, meminta pihak sekolah mewaspadai aksi tawuran pelajar yang marak terjadi di berbagai kota besar.

Pribudiarta menilai tawuran pelajar merupakan fenomena yang sudah berulang-ulang. Waktunya pun biasanya selalu sama, yakni setelah jam pulang sekolah.
Pihak sekolah harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan  terhadap anak, khususnya pada jam-jam rentan tawuran tersebut.

"Pihak sekolah harus mulai mengembangkan kewaspadaan terkait fenomena yang terus menerus ini. Sekolah bisa mencatat setiap terjadinya perkelahian itu untuk dilakukan analisis, kenapa itu timbul. Biasanya kan ini masalah bully, senioritas, ancaman," kata Pribudiarta, kepada Republika, Senin (20/3).

Pribudiarta pun menyarankan agar setiap sekolah mendeklarasikan diri menuju sekolah ramah anak. Di antara syarat sekolah ramah anak adalah tidak boleh terjadi bullying di antara pelajar. Komitmen pihak sekolah diharapkan dapat meminimalkan potensi kenakalan remaja.

Menurut Pribudiarta, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar. Kadang-kadang, menurutnya pelaku tidak berniat melakukan tawuran, tapi dipaksa oleh senior. Ada faktor senioritas-junioritas yang kental di lingkaran pelajar itu. Lanjut dia, pelaku melakukan aksi kenakalan remaja di bawah ancaman senior.

Salah satunya, kasus tawuran pelajar yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (11/3). Aksi tawuran pelajar secara bersamaan di Pondokgede dan Bekasi Timur itu mengakibatkan tewasnya dua pelajar. Para pelaku diperintahkan atau diajak senior untuk tawuran dengan sekolah lain. Jika tidak, mereka diancam akan dilukai. (Rol/l)