Kebijakan Pendidikan Sering Berubah, Siswa Jadi Korban

Padang (SIB) -Kalangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menilai kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai tidak tepat diterapkan di provinsi itu.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Syaiful Ardi di Padang, Jumat (9/6) mengatakan jika diterapkan siswa pulang sekolah sekira pukul 15.30 WIB atau Rp16.00 WIB.

Sementara untuk wilayah Sumbar, tambahnya, hal tersebut tidak tepat karena kebanyakan anak-anak ketika pulang sekolah membantu orang tua serta bermain.

"Mungkin ini lebih cocok diberlakukan di kota-kota besar karena mayoritas orang tua yang sibuk dan hanya memiliki sedikit waktu untuk mengurus anak," katanya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang selalu mencoba-coba formula baru untuk pendidikan sehingga siswa jadi korban.

Syaiful yang juga dosen di Universitas Ekasakti (Unes) Padang tersebut juga menyayangkan banyaknya perubahan-perubahan maupun kebijakan-kebijakan baru untuk dunia pendidikan.

"Takutnya psikologis siswa juga terganggu dengan banyaknya aturan baru," kata dia.

Alangkah lebih baiknya, ujarnya jika pemerintah mengikuti sistem saat ini dengan terus berbenah memperbaiki kelemahan-kelemahannya.

"Sebaiknya sekolah tetap enam hari namun dicari model yang terbaik karena kondisi sekarang anak-anak sudah cukup dipusingkan dengan kurikulum yang sering berubah," sebutnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017.

"Kami rencanakan tahun ajaran baru 2017/2018 mulai berlaku atau mulai Juli 2017," katanya.(okz/l)