Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 25 Februari 2026

PGRI: Pengetahuan dan Kesejahteraan Guru Vokasi Harus di-Upgrade

* Kemendikbud Perlu Diaudit
- Rabu, 14 November 2018 19:22 WIB
449 view
Jakarta (SIB) -Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indoneisa (PGRI) Didi Suprijadi menyoroti persoalan lulusan pendidikan vokasi yang dicap tidak sejalan dengan kebutuhan dunia industri di Indonesia saat ini.

Didi mengatakan, tak elok bila membebankan persoalan tak singkronnya output pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri saat ini terhadap para guru pendidikan vokasi.

Didi menilai, sistem kerja kontrak yang diterapkan dunia industri bisa saja menjadi salah satu penyebab para alumnus pendidikan vokasi tidak menemukan kenyamanan di dunia kerja.

"Jangan-jangan bukan sistem guru yang salah, tapi dunia industri yang tak nyaman. Tenaga kerja dikontrak terus, misalnya. Iklim di dunia kerja juga harus dijaga," kata Didi dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya 'Vokasi&Ironi Pendidikan di Era Milenial' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Didi mengakui, kualitas pengetahuan guru bidang vokasi masih rendah. PGRI kerap mendapati kemampuan guru vokasi ketinggalan zaman dan tidak singkron dengan dunia industri. Karenanya, didi mendorong adanya pembaruan pengetahuan bagi guru vokasi.

"Upgrade pengetahuan guru vokasi harus dilakukan. Kualitas mereka tertinggal 10 tahun. Makanya pas lulus sudah kedaluarsa. Kemampuan guru harus update sebagaimana perkembangan dunia industri," ucap Didi.

Tak hanya menyoroti pengetahuan guru, Didi juga menggarisbawahi soal kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Menurut Didi, mayoritas guru vokasi masih berstatus honorer dan membutuhkan kejelasan status dari pemerintah.

"Sebelum membentuk karakter, kesejahteraan guru harus diperhatikan. Karena ini urusan perut," kata Didi.

Buruknya Sistem Pendidikan
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendorong adanya audit terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terkait penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

Effendi mengatakan, audit terhadap penggunaan anggaran pendidikan perlu dilakukan sebagai upaya koreksi terhadap buruknya kualitas pendidikan vokasi di Tanah Air.

"Saya yakin persoalan yang dihadapi pendidikan vokasi merupakan bagian dari buruknya sistem pendidikan. Harus ada audit," kata Effendi dalam diskusi tersebut.

Kesalahan sistem yang dimaksud Effendi terwujud dalam beberapa kasus. Salah satunya, kesan tentang pendidikan vokasi mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang instan.

"Makanya banyak anak-anak kita yang lari ke pendidikan vokasi dan hanya mengincar pekerjaan yang sifatnya mendapat UMR. Kenapa tidak kemampuannya ditingkatkan ke tingkat manajer," kata Effendi.

Usulan Effendi untuk mengaudit penggunaan anggaran pendidikan diamini Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi.

Didi mengatakan dirinya tak jarang menemui guru yang tidak berkompeten dipaksa untuk mengajar. Didi juga mengeluhkan rendahnya kesejahteraan para guru.
"Betul kata perwakilan DPR tadi, Kemendikbud harus diaudit. Berapa persen dari anggaran pendidikan jatuh ke guru, berapa persen yang jatuh ke murid. Kami minta itu dibuka," kata Didi. (Sindo.new/l)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru