Oknum Pejabat Diminta Tidak Intervensi PPDB SMA dan SMK Tahap II di Sumut

Medan (harianSIB.com)
Oknum pejabat atau pun aparat pemerintah diminta tidak mengintervensi atau tekanan terhadap panitia pelaksana maupun pejabat terkait dalam penyelenggaraan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jenjang SMA dan SMK tahap II tahun ajaran (TA）2024/2025 di Sumut.

Hal itu ditegaskan Pjs Kaper Ombudsman Sumut James Marihot Panggabean kepada jurnalis SIB News Network (SNN), di Medan, Sabtu (15/6/2024).

Dikatakannya, intervensi atau tekanan sangat rentan dilakukan oknum-oknum tertentu, mengingat pengumuman hasil seleksi PPDB online jenjang SMA dan SMK tahap II di Sumut sudah diambang pintu.

Ditegaskan, pihaknya sangat menyesalkan masih ada oknum pejabat atau aparat pemerintah yang melakukan intervensi atau tekanan terhadap penyelenggara agar calon peserta didiknya diterima atau lulus seleksi di sekolah tertentu.

Lebih lanjut dikatakan, perjalanan bangsa saat ini telah mengalami perbaikan secara bertahap sebagaimana ide dasar Presiden RI Jokowi, yakni Gerakan Revolusi Mental yang telah membawa perubahan sikap setiap penyelenggara pemerintahan untuk memberikan pelayanan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Hadirnya pimpinan OPD, Kejati Sumut, BIN, Pjs Kaper Ombudsman dan pejabat terkait lainnya saat launching PPDB oleh Pj Gubsu Hassanudin, 14 Mei 2024 lalu, menunjukkan semua pemangku kepentingan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2024/2025 agar berjalan aman dan lancar tanpa adanya intervensi dilakukan oknum- oknum tertentu," tegasnya.

Dia meminta kepala satuan pendidikan tetap menyelenggarakan pendaftaran atau seleksi PPDB, khususnya pengumuman hasil seleksi sesuai aturan yang ditetapkan meskipun ada intervensi dilakukan oknum tertentu. (**)