Guru PPPK di Sekolah Negeri Resahkan Sekolah Swasta

Medan (harianSIB.com)
Kalangan pemerhati pendidikan mengatakan, keberadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai sekolah negeri di Kota Medan sangat meresahkan sekolah-sekolah swasta.

Pasalnya, mereka kehilangan guru-guru terbaiknya.

Hal itu dikatakan Anton dan Darwin S, kepada jurnalis SIB News Network (SNN), menyikapi keberadaan guru PPPK di sekolah negeri di daerah ini, Rabu (31/7/2024).

Baca Juga:

• Bawaslu Karo Kembalikan Sisa Danah Hibah Rp1 Miliar ke Kas Daerah
• Rombongan Guru Hendak Takziyah Kecelakaan di Jalur Tengkorak, 11 Tewas

Menurut Anton, selama ini persoalan guru honorer menjadi momok bagi pemerintah. Persoalan ini bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Belum lagi persoalan upah yang tidak sesuai dengan pengabdian para guru honorer.

Melalui sistem perekrutan dan seleksi guru PPPK, kegelisahan dan kekhwatiran para guru honorer bisa terobati. Meski demikian, persoalan baru mulai muncul dari sistemnya.
"Sekolah-sekolah swasta kini ketar ketir, karena harus siap-siap kehilangan guru-guru terbaiknya," sebutnya.

Baca Juga:

• Autisme pada Anak, Pentingnya Deteksi Sejak Usia Dini
• Pembina dan Forum Sepakat Sukseskan Program Nasional Kabupaten/Kota Sehat di Deliserdang

Dikatakannya, persoalan baru mulai muncul dari sistem ini, di mana banyak guru swasta yang sudah lulus PPPK bukannya kembali ke sekolah swasta asalnya, tetapi ditempatkan ke sekolah negeri. Akibatnya, sekolah asal guru tersebut mengalami kekosongan.

Senada dikatakan Darwin, bila semua guru swasta dan honorer yang lulus mengikuti seleksi PPPK dan ditempatkan semuanya ke sekolah negeri, akhirnya sekolah-sekolah swasta akan mengalami krisis guru.

Ironisnya, kata dia, guru yang meninggalkan sekolah asalnya merupakan guru-guru senior yang sudah memberikan warna dan karakter tersendiri bagi sekolah asalnya.

"Persoalan ini sebaiknya mendapat perhatian pemerintah agar memberi kesempatan kepada para lulusan PPPK untuk kembali mengabdi di sekolah asalnya," harap Darwin.

Katanya, pemerintah sebaiknya tidak menganaktirikan sekolah-sekolah swasta. Semua anak yang mengenyam pendidikan di berbagai sekolah swasta juga anak-anak negeri ini.