Kebijakan Politisi Intervensi Pemeratan Guru di Daerah

Makassar (SIB)- Koordinator Propinsi  USAID Prioritas  untuk Sulawesi Selatan, Jamar mengatakan, kebijakan politis seringkali intervensi pemerataan guru di daerah sehingga menyebabkan sebuah sekolah kelebihan guru dan minim murid.

"Salah satu kendala distribusi guru adalah kebijakan politis yang mengintervensi pendidikan, sehingga di beberapa daerah kita temukan sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit tapi ada juga gurunya berlebih, begitu pula sebaliknya," kata Jamar di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, salah satu penyebab hal itu, karena kadang-kadang berasal dari kebijakan mutasi yang tidak berdasarkan data valid, tapi berdasarkan pertimbangan politis.

Padahal, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh pemerataan guru. Sementara fenomena di lapangan, guru yang terlalu terkonsentrasi di kota, misalnya, akan semakin memarjinalisasi pendidikan di desa.

Berdasarkan analis terhadap data Dapodikdas, di Kota Parepare terdapat 34 sekolah (42,50 persen)  yang masih kekurangan guru kelas yang berstatus PNS  atau total kekurangannya adalah sebanyak 53 orang. Namun di sisi lain terdapat enam sekolah (7,50%) kelebihan guru PNS. 

Sementara di Kabupaten Takalar,  terdapat 170 sekolah yang kekurangan guru kelas PNS dengan total kekurangan 236 orang untuk tingkat SD.

Khusus di Kabupaten Bone, terdapat 72 sekolah dasar yang guru berkualifikasi dibawah S1 kurang dari dua orang. Terdapat juga 10 orang kepala sekolah yang bergelar sarjana tapi belum bersertifikasi serta 27 orang guru SD yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam dan empat orang yang kelebihan jam mengajarnya. 

Perencanaan makro bidang pendidikan yang dicanangkan oleh kabupaten Bone yakni pemerataan kualifikasi guru. Isu menarik lain adalah di Kabupaten Takalar terdapat 54 sekolah  yang jumlah siswanya per rombel kurang dari 16, sehingga  perencanaan makro yang akan diambil yakni regrouping sekolah yang jaraknya berdekatan. (Ant/d)