Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 05 Maret 2026

Rapat dengan Dewan Pendidikan, Komisi II DPRD Siantar Soroti Seleksi Kepsek dan Pengawasan Dana BOS

Andomaraja Paga Sitio - Kamis, 05 Maret 2026 14:23 WIB
264 view
Rapat dengan Dewan Pendidikan, Komisi II DPRD Siantar Soroti Seleksi Kepsek dan Pengawasan Dana BOS
(Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)
Ketua Komisi II Hendra P.H. Pardede didampingi Wakil Ketua Aprial Rizaldi Ginting, Sekretaris Darson Rajagukguk serta anggota lainnya saat memimpin rapat bersama Dewan Pendidikan yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Pematangsiantar, Kamis (5/3/2026).

Pematangsiantar(harianSIB.com)

Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar menerima sejumlah rekomendasi dari Dewan Pendidikan terkait upaya peningkatan mutu pendidikan, mulai dari seleksi kepala sekolah hingga pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Pematangsiantar, Kamis (5/3/2026), dipimpin Ketua Komisi II Hendra P.H. Pardede didampingi Wakil Ketua Aprial Rizaldi Ginting, Sekretaris Darson Rajagukguk serta anggota lainnya. Dari Dewan Pendidikan hadir Ketua Rudol B. Manurung bersama jajaran.

Dalam rapat tersebut, Hendra Pardede menilai peran Dewan Pendidikan sangat strategis dalam memberikan masukan serta pengawasan terhadap kebijakan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan anggaran. "Dewan Pendidikan memiliki kewenangan memberi masukan hingga pengawasan anggaran pendidikan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah," ujarnya.

Baca Juga:

Ketua Komisi II Hendra P.H. Pardede didampingi Wakil Ketua Aprial Rizaldi Ginting, Sekretaris Darson Rajagukguk serta anggota lainnya saat menerima hasil rekomendasi dari Dewan Pendidikan Siantar usai rapat di ruang Komisi II DPRD Pematangsiantar, Kamis (5/3/2026). (Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perlunya keterlibatan Dewan Pendidikan dalam proses seleksi kepala sekolah agar pemimpin sekolah yang terpilih benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik.

Menurut Hendra, pembangunan pendidikan ke depan harus berfokus pada kualitas, bukan sekadar memenuhi jumlah rombongan belajar. Ia berharap sekolah negeri, baik SD maupun SMP, mampu bersaing dengan sekolah swasta dari sisi manajemen, kualitas guru hingga kedisiplinan.

Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan dana BOS agar tepat sasaran dan benar-benar mendukung kebutuhan pendidikan di sekolah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Pematangsiantar Rudol B. Manurung mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penataan distribusi guru serta pengangkatan kepala sekolah.

Ia juga menilai perlu kebijakan yang tepat dalam penempatan guru, termasuk guru berstatus PPPK, agar kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah dapat terpenuhi secara merata.

"Rekomendasi ini sudah kami sampaikan kepada Wali Kota dan Komisi II DPRD sebagai lembaga pengawas agar pelaksanaannya di Dinas Pendidikan bisa dikontrol bersama," katanya.

Selain itu, Dewan Pendidikan juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan digital bagi tenaga pendidik, seiring berkembangnya sistem pendidikan berbasis teknologi dan aplikasi dari pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Pematangsiantar secara resmi menerima rekomendasi Dewan Pendidikan yang mencakup lima poin utama, yakni strategi peningkatan minat masyarakat ke sekolah negeri, persyaratan seleksi kepala sekolah, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria pejabat di Dinas Pendidikan, serta penguatan mutu dan pengawasan pendidikan di Kota Pematangsiantar.

"Rekomendasi ini akan kita tindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pematangsiantar," pungkas Hendra. (**)

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Panwascam Bandar Sosialisasi Pengawasan Pemilu
Praktik Pengobatan Alternatif Harus Ada Izin dan Pengawasan Dinkes
Kepala SD dan SMP di Simalungun Diingatkan Tertib Membuat Laporan Penggunaan Dana BOS
Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih
China Berlakukan Sistem Pengawasan Berbasis Pengenalan Gaya Berjalan
Kejari Asahan Tetapkan Kepala SMKN 2 Kisaran Tersangka Korupsi Dana BOS Rp 1,6 Miliar
komentar
beritaTerbaru