JPPI: Pemerintah Harus Jamin Semua Siswa Ikuti UN 2015

Jakarta (SIB)- Network Education Watch Indonesia (NEW INDONESIA) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berharap pemerintah harus menjamin semua siswa di seluruh pelosok Tanah Air bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) secara tepat waktu, aman, dan nyaman.

"Karena itu Pemerintah harus mengawal bila perlu menjemput siswa yang berada di daerah yang minim fasilitas seperti, jalan atau jembatan," kata Kornas NEW Indonesia atau JPPI Abdul Waidl dalam siaran persnya, Selasa.

JPPI juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan UN berjalan secara baik dan bebas dari kecurangan dan kebocoran soal, baik di perkotaan maupun di pedesaan, khusus untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Penyelenggaraan UN 2015 tinggal menghitung hari, dimana Pelaksanaan tingkat SMA/setara pada 13-15 April 2015 dan tingkat SMP/setara akan dilaksanakan pada 4-6 Mei 2015 mendatang.

Terkait dengan Ujian Nasional online yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk menghemat belanja anggaran pendidikan dan ingin menanamkan kejujuran dengan meminimalisasi kecurangan, kebohongan jika dilaksanakan menggunakan ujian tulis.

"Akan tetapi Pemerintah tidak menyadari atau tidak cermat mengantisipasi bagaimana pendanaan pengadaan infrastruktur pendukung untuk dilakukan UN secara online," katanya.

Terlebih lagi, lanjutnya, jika memberatkan sekolah dalam pengadaan barang berupa komputer dan sarana pendukungnya.

Selain itu Pemerintah terkesan lupa jika pembangunan insfrastruktur di Indonesia ini sangatlah tidak merata alias timpang antara pusat dan daerah antara Jawa dan non jawa.

JPPI mengungkapkan di luar Jawa untuk mengakses listrik saja masyarakat masih sulit apalagi jaringan internet.

Selain itu Pemerintah juga harus mempertimbangkan kesiapan dari siswa sendiri dalam mengikuti UN online.

Pada prinsipnya pelaksanaan UN harus dipermudah bukan malah mempersulit siswa, orang tua dan pihak sekolah, tidak hanya pada persoalan internet dan akses infrastruktur, akan tetapi secara pembiayaan pelaksanaan UN dengan menggunakan sistem online itu akan membutuhkan anggaran yang sangat besar seperti pengadaan komputer, Wifi untuk akses internet, Genset dan lain-lain. (Ant/q)