Siapapun orangtua, pasti berfikiran perlu pendidikan, menyekolahkan anaknya. Mengapa? Karena keyakinan berkata pendidikan akan dapat mengubah eksistensi manusia. Ada target minimal bagi orangtua terhadap anaknya, sedikitnya ia memiliki komponen pengetahuan ; menulis, membaca, dan berhitung. Jika out-put pendidikan ini telah berhasil ditransformasikan kepada anak, orangtua sudah merasa lega, dan ia tidak merasa rugi terhadap biaya yang dikeluarkannya.
Realitas Pendidik di Abad 21
Sampai dengan penghujung abad dua puluh atau sekitar lima tahun setelah memasuki abad dua puluh satu, bangsa ini menghadapi realitas profesi guru di Indonesia tidak menjanjikan masa depan. Kenyataan dunia pendidikan carut-marut ; tidak terampil, kalah bersaing, tidak sesuai dengan pasar kerja, lapangan kerja tidak sinkron dengan out-put lulusan.
Akibatnya, kita pernah menduduki urutan ke-119 di tingkat dunia dari 185 negara yang disurvei oleh Badan Pendidikan PBB. Di dalam negeri, anak-anak buta huruf, karena mereka tidak pernah menikmati pendidikan pra-sekolan (istilah sekarang PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini), sarana dan prasarana yang tidak memadai khususnya di tingkat Desa.
Pada masa kini pendidikan kita dipaksa memasuki pasar blobal dan pasal bebas, hal itu ditandai dengan : hasil lebih penting daripada proses, orientasi material lebih dominan daripada aspek emosional, kemandirian dituntut meski tidak berdaya, kebijakan pendidikan yang tidak menguntung anak didik dan masyarakat akan ditentang.
Kita tidak boleh malu mengakui bahwa kenyataan institusi pendidikan berada pada stadium bobrok,: jauhnya jurang pemisah antara mutu pendidikan di desa dengan di kota, perilaku tawuran di kota-kota yang merusak citra pendidikan, meski tunjangan profesi pendidikan sudah dinikmati namun signikansi kualitas pendidikan belum dirasakan masyarakat, sikap pemerintah yang sering kurang konsisten menerapkan kebijakan yang berkesinambungan.
Namun penulis masih punya harapan jika para stake-holder (pemangku kepentingan) dan pelaku pendidikan memiliki keinginan yang tulus, berani, dan bertanggungjawab untuk memperbaiki atas rusaknya instrumen pendidikan di Indonesia. Penulis berfikiran, jika ditemui dalam beberapa tingkatan instrumen dan institusi pendidikan sebagai biang kerok kebobrokan dunia pendidikan. Tetapi kita yakin bahwa kebobrokan tersebut bisa diperbaiki apabila dimulai dari karakter para pendidik dan kualifikasi tenaga pendidikan yang mendominasi dan mewarnai sistim pendidikan nasional kita di Indonesia.
Penulis tidak percaya bahwa kebobrokan dunia pendidikan kita dewasa ini tidak bisa diatasi lagi. Sekali lagi, penulis tidak yakin seolah pendidikan dewasa ini tidak lagi dapat diperbaiki. Sebobrok apapun yang terbentang di dunia pendidikan Indonesia saat ini, kita berharap masih ada yang punya komitmen untuk memajukan pendidikan.
Suatu ketika, penulis pernah harus mengantarkan anak ke salah satu sekolah negeri di mana penulis berdomisili. Ada yang menarik, sesampainya di pintu gerbang sekolah ternyata anak penulis disambut oleh seorang guru, penulis sempat melihat satu persatu para siswa disambut dengan menyalami mereka yang memasuki lingkungan sekolah.
Kekaguman penulis terhadap sekolah negeri seperti itu, ternyata guru yang menyambut dengan tradisi menyalami murid-muridnya satu persatu itu adalah sang Kepala Sekolah. Penulis merasa senang dan bangga, bukankah sikap seperti itu menjadi contoh teladan yang dimulai dari sang Kepala Sekolah, dan perbuatan seperti itu merupakan penanaman nilai-nilai kehormatan dan sopan santun kepada anak didik.
Inilah Harapan Orangtua
Semua kita menyadari sesungguhnya pendidikan itu "mahal" harganya. Lihatlah, negara berkomitmen dengan menganggarkan 20 % dalam APBN untuk biaya pendidikan. Kita pun sebagai orangtua sudah pasti harus menyisihkan pendapatan rumah tangga untuk biaya pendidikan anak-anak ; dimulai dari alat kelengkapan dirinya, ongkos-ongkos dan uang saku, biaya pembelian buku-buku, atau bahan foto copy dan biaya tugas-tugas termasuk alat-alat olah raga, seni, atau komponen laboratorium. Jika kita nilai dengan rupiah bisa lebih dari dua puluh persen pengeluaran kita untuk biaya pendidikan dengan rincian 2 s/d 3 orang anak yang bersekolah tiap rumah tangga dengan asumsi pendapatan setara dengan PNS golongan IV/A.
Penulis tidak sependapat dengan slogan yang menyatakan : "Pendidikan Gratis.!" Tidak mungkin pendidikan dilakukan secara gratis, bukankah penulis sudah menguraikan di atas bagaimana tiap rumah tangga harus menanggung biaya pendidikan minimal yang secara rutin harus dibiayai oleh masyarakat meski pemerintah sudah mencanangkan 20 % dalam APBN.
Masalahnya, bagaimana jika sebagai orangtua yang sudah turut serta dengan berjerih membiayai pendidikan anak-anak tidak dikecewakan oleh para pemangku kepentingan dunia pendidikan. Harapan ini ditujukan kepada guru, institusi pendidikan di sekolah dan pemerintah, pers, dan para pejabat di Eksekutif, Legislatif, dan Judikatif agar merekalah yang terutama sebagai pilar utama memperbaiki kebobrokan pendidikan kita di Indonesia selama ini.
Sesungguhnya, sebagai orangtua berpendapat bahwa masalah pendidikan bukan terletak di pembiayaan yang mahal. Sebab sebagai orangtua juga turut serta menangunggung biaya pendidikan. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah sebenarnya cukup berada di tingkat kebijakan, sarana dan prasarana. Kemudian di pihak orangtua peran partisipasinya tidaklah kalah pentingnya untuk menopang penyelenggaraan pendidikan, proses belajar, dan program ekstra-kulikuler.
Harapan orangtua siswa kiranya tidaklah dikecewakan oleh para pendidik dan para pemangku kepentingan dunia pendidikan. Jika pelayanan pendidikan memuaskan masyarakat, percayalah bahwa sebagai orangtua tidak pernah keberatan untuk ikut menanggung beban pendidikan yang seharusnya ditanggung pemerintah dan sekolah.
Untuk hal tersebut kiranya ada keseimbangan biaya mahal yang diberikan terhadap mutu pendidikan, yaitu ; anak-anak kami menjadi pintar, cerdik, berkarakter, taat beragama, visioner, cinta terhadap Bangsa, Tanah Air, dan Negara. Semoga.
(Artikel ini Untuk Perlombaan yang diselenggarakan Kemendikbud, dari kelompok orangtua siswa. Penulis Berdomisili di Pematangsiantar/h)
