GIP: Akses Pendidikan Belum Merata, 2,5 Juta Anak Tak Melanjutkan Sekolah

Jakarta (SIB)- Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Pintar (GIP), Alpha Amirrachman PhD, mengatakan meski Indonesia telah merdeka selama 70 tahun namun akses pendidikan belum merata.

"Akses pendidikan belum merata, tak semua anak yang berusia sekolah bisa  mengenyam pendidikan yang layak," ujar Alpha di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan kurang lebih 2,5 juta anak yang terdiri 600.000 anak usia sekolah dasar dan 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama tidak bisa melanjutkan sekolah.

Sementara itu, masih terdapat 54 persen guru yang masih belum memenuhi standar kualifikasi dan 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi tidak layak.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah yakni mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan adanya pernikahan dini yang juga tidak terlepas dari peran keluarga yang masih konservatif.

Disinggung mengenai akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), dikatakan memang telah terjadi peningkatan. Jumlah ABK yang bersekolah sekitar 75.000 pada 2011 dan pada 2014 meningkat menjadi 125.000.

Saat ini tujuh provinsi dan 34 kabupaten/kota telah mendeklarasikan sebagai daerah inklusif. Meskipun demikian, hal tersebut masih belum cukup karena dari 354.707 ABK untuk jenjang pendidikan dasar, baru 2.430 yang tertampung di sekolah inklusi dan 1.774 di sekolah luar biasa (SLB).

"Penyelenggaraan sekolah inklusi masih menghadapi banyak hambatan karena masih langkanya ketersediaan guru pendamping khusus dan juga dana dari pemerintah yang dirasa masih kurang untuk membuat sekolah bukan hanya menjadi bisa dikunjungi tapi juga ramah bagi ABK," kata Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu.

Distribusi Guru Belum Merata
Ketua GIP yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Dr Kamsol, mengatakan distribusi guru juga masih belum merata.

"Sebanyak 21 persen sekolah di perkotaan kekurangan guru, 37 persen di pedesaan dan 66 persen di daerah terpencil kekurangan guru. Padahal di banyak daerah terjadi kelebihan guru," kata Kamsol.

Kamsol mengatakan bahwa akses pendidikan yang buruk bukan hanya dialami di daerah pedesaan dan terpencil, namun juga di daerah perkotaan karena tidak adanya persebaran sekolah bermutu yang merata.

"Ketika ada sekolah yang bermutu di lingkungan tempat tinggal biayanya tinggi sehingga terpaksa harus sekolah di tempat yang jauh, sehingga harus menambah biaya transportasi, belum lagi waktu dan tenaga yang dihabiskan.

Di samping itu persyaratan administrasi acapkali juga menghambat akses pendidikan.

"Misalnya kartu keluarga dan akte kelahiran sebagai persyaratan masuk sekolah dasar, karena banyak keluarga yang mungkin karena pendatang dan secara ekonomi tidak mampu belum tentu memiliki kartu keluarga atau anak-anak yang tidak mempunyai akte kelahiran," papar Kamsol.

Pendidikan memang tidak dipungut biaya tapi biaya non-pendidikan seperti baju seragam, perlengkapan sekolah, transportasi masih mahal, bahkan lebih mahal dari biaya operasional pendidikan.

"Tekanan ekonomi kapitalis membuat kesenjangan terlalu tinggi pada akhirnya menggusur orang miskin bukan mengentaskan mereka dari kemiskinan," lanjut Kamsol.

Kamsol mengingatkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia hanya menempati posisi 108 dari 185 negara  dengan angka 0,684. Dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (9) jauh telah melampaui Indonesia.

Padahal tahun ini Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghilangkan sekat-sekat negara untuk berlomba mengisi peluang-peluang pekerjaan.

"Indonesia harus berpacu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, ini sebenarnya yang menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini untuk mengisi kemerdekaannya," tukas Kamsol. (Ant/q)