RA Kartini dan TKW

Setiap tanggal 21 April  kita memperingati hari Kartini sebagai simbol pemberdayaan perempuan di negara ini. Perjuangan RA Kartini membebaskan kaumnya dari keterkungkungan telah menjadikan perempuan punya masa depan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Apa yang dilakukan RA Kartini sungguh sebuah cita-cita yang sangat mulia dan luhur bagi bangsa ini. Perjuangan RA Kartini tentu perlu diwariskan bagi siapa saja supaya punya kepedulian terhadap kaum perempuan.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini ternyata perjuangan RA Kartini belum  selesai. Berbagai kasus sering kita dengar dan membuat para perempuan merana. Mulai dari kekerasan rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, sampai bekerja sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Satu hal yang membuat hati kita miris adalah banyaknya TKW yang menderita di luar negeri sana. TKW menjadi pilihan dalam rangka memperjuangkan hidup. Mengais rezeki di luar negeri dengan segala risiko tentu jadi masalah nasional karena berbagai risiko yang harus di tempuh.  Bahkan manajemen TKW kita gagal memproteksi TKW dengan baik.

Sebagaimana yang kita ketahui istilah TKW sudah sangat memasyarakat di Indonesia. Tidak terhitung lagi berapa jumlah TKW yang bekerja di luar negeri sana dan sebagai pahlawan devisa negara. Pengiriman TKW secara manajemen  ada dua hal, yang resmi dan tidak resmi. Yang tidak resmi berangkat melalui jalur-jalur yang melawan hukum. Yang resmi diberangkatkan oleh PJTKI. Perkembangannya, baik yang resmi dan tidak resmi banyak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari penyiksaan, pemerkosaan, penyekapan, gajinya tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Semua itu merupakan derita TKW.

Permasalahannya sekarang adalah apa jaminan  dan perlindungan hukum bagi TKW dari pemerintah agar mereka bekerja dengan tenang. Kita selalu mengklaim mereka dengan pahlawan devisa. Sementara pungutan liar kepada TKW pun kerapkali terjadi. Mereka bekerja di luar negeri tanpa jaminan sosial yang memadai. Pada kondisi TKW seperti ini tentu bila RA Kartini menyaksikannya pasti sangat marah. Perlakuan sewenang-wenang pada TKW bukan cita-citanya. Untuk itu desain perlindungan dan jaminan hukum TKW harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi mereka.

Di balik semua penderitaan TKW ini,  RA Kartini kita yakini tidak akan pernah setuju dengan konsep TKW  terutama bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Inilah PR khusus terbesar pemerintah, menyediakan pekerjaan bagi warganya. Konstitusi sudah jelas mengatakan bahwa negara wajib memberikan kesejahteraan bagi warganya (welfare state).

Tetapi kesejahteraan itu tak muncul-muncul. Bahkan lapangan pekerjaan pun sangat sulit di negara kita. Konsep pembangunan bangsa sangat kabur. Kepentingan asing lebih menonjol. Bagaimana menciptakan lapangan kerja jika tata kelola negara sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merusak semua sendi ekonomi. Korupsi membuat ekonomi lumpuh. Pemerintah tidak pernah menyadari dampak korupsi sangat besar. Korupsi membuat pertumbuhan lapangan kerja melambat. Akibatnya di dalam negeri bertabur penganguran. Maka bagi wanita misalnya tidak ada pilihan keculai menjadi TKW dan pembantu rumah tangga.

TKW adalah sebuah efek besar dari tata kelola negara yang salah. Kalau negara ini dikelola dengan bagus maka pertumbuhan ekonomi bisa bagus. Kita punya segalanya. Alam sangat bagus, tanah sangat subur, laut sangat luas. Apa lagi yang kurang. Singapura hanya mengandalkan jasa bisa menjadi bangsa yang besar dan kuat secara ekonomi. Cadangan devisa Singapura lebih besar dari negara kita dengan perbandingan wilayah yang sangat jauh.

Sudah saatnya dibangun sebuah pemikiran yang baru  mengenai masa depan Indonesia yang lebih bagus (the future good). Menjadikan kita tuan di negeri sendiri sungguh sebuah situasional yang sangat enak. Menghentikan  pengiriman TKW keluar negeri dengan menciptakan lapangan kerja yang bagus di negara ini sungguh sebuah pekerjaan yang sangat mulia, dan inilah yang diinginkan oleh RA Kartini sebagai tujuan dan maksud luhur perjuangannya ratusan tahun yang lalu. (#)