Ketika Pendidikan Jadi Proyek Uji Coba

Kurikulum, UN, metode masuk pendidikan tinggi merupakan bagian dari uji coba dalam dunia pendidikan kita. Sebagai bangsa yang gemar beruji coba dan tanpa melihat sisi buruknya, pendidikan menjadi korban dari uji coba sekelompok orang yang mengambil kebijakan. Dampaknya adalah anak-anak didik, dan juga semua masyarakat Indonesia. Pendidikan bukan lagi dianggap sebagai penanaman nilai, norma, budaya, dan pembangunan karakter, tetapi sebagai bagian dari beban. Inilah kesalahan kita dalam mengelola pendidikan yang harus ditata ulang sedemikian rupa agar pendidikan bisa mengangkat harga diri bangsa.

Bangsa yang besar menurut Bung Karno adalah bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya. Menghormati jasa para pahlawan tentu tidak cukup hanya dengan menabalkan jalan besar di sudut -sudut kota besar negara ini. Atau mengabadikan namanya dengan berbagai gedung pencakar langit atau dalam bentuk hiasan patung yang dipajang di tempat tertentu. Menghargai jasa para pahlawan yang paling bagus adalah meneruskan apa yang jadi pemikiran, ide perjuangan para pahlawan tersebut. Pikiran -pikiran para pendiri bangsa ini (the founding father) seharusnya jadi dasar berpikir dan berpijak bagi para pengelola negara ini (lurah sampai presiden).

Secara khusus, pada tanggal 2 Mei bangsa kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional , mengenang jasa Ki Hadjar Dewantara yang tidak pernah tidur pada jamannya supaya bangsa ini bisa maju dan menikmati pendidikan. Pada waktu itu yang bisa bersekolah hanya kalangan masyarakat tertentu (anak bangsawan, raja, dan penduduk Belanda). Ki Hadjar Dewantara sangat tergugah hatinya melihat anak negeri tidak dapat bersekolah. Inilah yang menggerakkan Ki Hadjar Dewantara untuk berjuang melalui pendidikan dan mendirikan Taman Siswa sebagai tempat mendidik para anak bangsa supaya punya pengharapan masa depan.

Lantas, dalam konteks sekarang ini bagaimana nasib dunia pendidikan kita yang dikelola oleh negara dengan menyebut dirinya Kementerian Pendidikan di pusat dan Dinas Pendidikan di daerah? Apakah pendidikan sudah merata mutunya dan bisa memperbaiki taraf hidup bangsa ini ke arah yang lebih baik? Jangankah meningkatkan taraf hidup orang banyak. Saat ini pendidikan justru jadi beban dengan adanya kebijakan ujian nasional (UN). Belum lagi masalah kurikulum yang sering menimbulkan kontroversi, dan juga masalah biaya pendidikan yang sangat mahal.

Lihat di lingkungan pendidikan kita banyak kasus sodomi anak, kekerasan yang berujung pada pembunuhan, gaji guru yang tidak dibayar, sampai masalah tetek bengek lainnya. Ini merupakan buah kesalahan dari pemimpin yang tidak becus mengelola pendidikan. Akibatnya pendidikan kita bukan memberikan solusi, tetapi melahirkan masalah yang membutuhkan energi untuk menyelesaikannya. Pendidikan seringkali jadi alat politik. Akibatnya dunia pendidikan kita masih sangat jauh dari  kualitas yang diharapkan.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengangkat mutu pendidikan sebagai jalan mengangkat harga diri bangsa?. Saatnya dilakukan mapping (pemetaan) mengenai masalah pendidikan. Jangan lagi melihat pendidikan sebagai proyek yang menghasilkan uang karena kucuran dana APBN dan APBD minimal 20 persen. Tetapi pendidikan adalah sesuatu jalan (misi mulia) bagi bangsa untuk mesejahterakan masyarakatnya karena dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.
 
Jika SDM bagus, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi, kualitas politik, kualitas supremasi hukum akan bagus juga. Kemajuan ekonomi, kemajuan politik, kemajuan teknologi dimulai dari kemajuan SDM. Mempersiapkan SDM tentu harus melalui pendidikan. Untuk itu, saatnya kebijakan pendidikan dibuat permanen. Jangan ada lagi preseden buruk, ganti menteri ganti kebijakan pendidikan. Saatnya kebijakan permanen pendidikan dibuat agar pendidikan itu jangan jadi korban uji coba pihak -pihak tertentu.  (#)