Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 03 November 2025
LIVE

Mandiri dan Peluang Percepatan Vaksinasi

Redaksi - Rabu, 20 Januari 2021 10:50 WIB
522 view
Mandiri dan Peluang Percepatan Vaksinasi
ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF
Ilustrasi
Vaksinasi Covid-19 sedang berlangsung secara nasional. Meski masih ada yang menolak dan masih ragu divaksin, namun semakin banyak pula masyarakat ingin segera divaksinasi agar secepatnya aman dan tidak terpapar virus berbahaya itu.

Saat ini malah semakin banyak pihak yang meminta menjadi prioritas vaksinasi dengan berbagai alasan. Intinya semua ingin segera pandemi Covid-19 berlalu agar kehidupan masyarakat normal kembali. Karena sudah capek, letih dan jenuh dalam segala keterbatasan dan keterpurukan.

Lihat saja Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih yang menilai kelompok buruh layak masuk daftar skala prioritas vaksinasi Covid-19. Alasannya, peran krusial buruh sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional sehingga memerlukan jaminan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Terlebih, selama wabah Covid-19 di Indonesia, tak sedikit buruh diharuskan tetap bekerja karena perusahaan tak meliburkan aktivitas pekerjanya.

Dikatakan juga, buruh idealnya mendapatkan vaksin jika pemerintah menginginkan kondisi ekonomi nasional segera bangkit usai dihantam pandemi. Belum lagi dengan permintaan para pedagang yang juga sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Padahal pemerintah yang telah membeli vaksin Sinovac produksi China sebanyak 3 juta dosis itu sudah mengelompokkan prioritas penerima vaksin secara gratis. Antara lain kepada penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun dengan sasaran berupa tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Menanggapi antusias dan permintaan masyarakat yang tinggi untuk segera divaksinasi itu selayaknya pemerintah melakukan alternatif lain . Salah satu ide yang muncul adalah pemerintah segera menyediakan vaksin agar digunakan secara mandiri oleh masyarakat, perusahaan atau komunitas lainnya.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) Slamet Budiarto, opsi vaksinasi Covid-19 mandiri memang harus ada. Hal ini bertujuan mempercepat proses vaksinasi lebih cepat.

Opsi vaksinasi Covid-19 mandiri, menurutnya, seharusnya tidak hanya berlaku untuk karyawan melalui perusahaan seperti yang tengah direncanakan pemerintah.

"Mau karyawan mau pribadi harus ada opsi mandiri. Kalau tergantung pada pemerintah nanti birokrasinya terlalu lama. Nanti cakupannya tidak cepat. Nanti berapa juta tidak tercapai," kata Slamet, Jumat (15/1).

Keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi mandiri harus diapresiasi pemerintah. Karena selain untuk mempercepat tercapainya vaksinasi secara nasional, juga mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan vaksinasi gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Bila secara mandiri dilakukan, pemerintah juga harus mengawasi vaksin, baik kualitas, harga, manajemen maupun yang lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang berkesempatan mengambil keuntungan besar dari vaksinasi mandiri ini. Bila perlu pemerintah memberikan subsidi biaya kepada masyarakat yang dianggap sangat membutuhkan, tetapi dananya terbatas.

Wacana pemerintah dengan vaksinasi mandiri hanya untuk korporasi atau kepada perusahan juga harus dikaji ulang karena akan menimbulkan diskriminasi. Karena terkesan pemerintah mau cari aman saja, tak mau repot melakukan pendataan secara komprehensif. Padahal dengan teknologi saat ini, misalnya dengan nomor induk kependudukan (NIK), semua bisa terdata dengan mudah.

Banyaknya keinginan untuk melakukan vaksinasi mandiri patut disyukuri. Karena pertanda masyarakat sudah sadar dan membutuhkan vaksin. Selama ini kita sudah repot melawan penolakan vaksinasi. Ketika ada upaya mandiri yang membantu, maka secepatnya berbuat dan jangan abaikan peluang. (***)

Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
mandiripeluangpercepatanvaksinasi
komentar
beritaTerbaru