Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 03 November 2025
LIVE

Kepekaan Sosial Wakil Rakyat

Redaksi - Jumat, 19 Februari 2021 10:54 WIB
331 view
Kepekaan Sosial Wakil Rakyat
Internet
Ilustrasi 
Anggota Komisi E DPRD Sumut Pdt Berkat Laoli akhirnya menolak pemberian laptop yang sudah diperuntukkan bagi 100 anggota dewan oleh Sekretariat Dewan, dengan alasan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Berkat juga menyinggung tentang harga satuan laptop yang diberikan disebut-sebut berkisar Rp16 juta/unit. Padahal, jika dilihat harganya di plaza atau online tidak sebesar itu.

Namun demikian, katanya, bukan soal masalah harga yang tidak sesuai sehingga pihaknya mengembalikan laptop tersebut, tapi dikarenakan belum menjadi kebutuhan yang sangat urgen.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengadaan laptop untuk 100 anggota DPRD Sumut yang menelan dana APBD Sumut TA 2020 sebesar Rp2,3 miliar mendapat protes dari berbagai pihak, karena dinilai sebagai pemborosan uang rakyat di saat masyarakat sedang susah menghadapi pandemi Covid-19.

Kita sangat mengapresiasi penolakan pemberian laptop itu, namun sayangnya kenapa waktu penolakan itu terlalu lama. Tidak spontan sebelum adanya protes berbagai pihak yang menganggap itu sebagai suatu pemborosan.

Bayangkan, dalam kondisi bangsa dilanda bencana pandemi, hampir semua dana anggaran pemerintah direfocusing untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19.Tidak terkecuali juga dana anggaran untuk infrastruktur dan perbaikan jalan. Demi mengutamakan kesehatan, saat ini banyak jalan kupak-kapik tak bisa diperbaiki.

Melihat kondisi ini masyarakat maklum, tak banyak protes. Mereka lebih mememilih sedikit menderita ketika di jalan raya demi mendukung pemerintah untuk fokus menangani Covid-19. Begitu juga dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, hampir semua terhenti.

Ketika tiba-tiba muncul pemberitaan pengadaan laptop untuk 100 anggota dewan dengan biaya Rp 2,3 miliar, semua seperti tersentak kaget. Banyak yang merasa miris dengan masalah ini. Mereka bertanya-tanya tentang sensitifitas orang-orang yang berada di lembaga legislatif itu. Kepekaan sosialnya dipertanyakan.

Sebagai seorang wakil rakyat seharusnya memiliki kepekaan berkali lipat dari masyarakat biasa. Karena setiap orang anggota dewan mewakili ribuan warga yang mempunyai karakter berbeda, sehingga paling tidak anggota dewan itu memiliki ribuan kali lipat perasaan.

Seharusnya masalah pengadaan laptop ini tidak sampai terjadi jika para anggota dewan memang benar mewakili perasaan masyarakat. Sehingga ini menjadi pelajaran sangat berharga agar tak terulang lagi di masa mendatang.

Dari keadaan ini masyarakat sebaiknya belajar untuk menempatkan orang-orang sebagai wakilnya di legislatif. Jangan mudah percaya dengan janji-janjinya, tapi lihat juga track recordnya. Termasuk juga partai politiknya. Memang ada parpol yang menolak pengadaan itu, tapi penolakan dilakukan setelah diprotes dan ramai jadi perbincangan.

Memang masalah ini tidak menimbulkan sanksi administratif apalagi pidana. Cuma persoalan kurangnya kepekaan sosial saja. Tetapi ketika seorang wakil rakyat tak memiliki kepekaan sosial, ini sudah menjadi masalah besar. Sehingga masyarakatlah yang berhak memberikan sanksi sosial kepada mereka. Saatnya masyarakat menentukan orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk menyuarakan aspirasinya.(***)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
kepekaan sosialwakil rakyat
komentar
beritaTerbaru