Berkoalisi dengan Rakyat

Beberapa partai politik (Parpol) sudah melakukan berbagai pendekatan politik (political approach) dengan konsep koalisi. Koalisi sebagaimana yang kita ketahui adalah kesepakatan politik karena kepentingan yang sama. Sejumlah elit Parpol menyadari sepenuhnya tidak akan mampu meraih suara sebesar 20 persen di DPR RI.

Menyadari sulitnya meraih suara sebesar 20 persen DPR RI, maka berbagai Parpol melakukan koalisi. Tentu arah dan tujuan koalisi sudah bisa kita baca, pada akhirnya akan mengarah pada jatah kekuasaan. Si parpol X dan parpol Y akan meminta jatah menteri. Jabatan menteri merupakan jabatan yang sangat strategis bagi Parpol karena dengan jabatan menteri bisa saja Parpol sedikit banyaknya mendapat pendanaan dari proyek-proyek di Kementerian.
Masalahnya, etiskah Parpol berbicara mengenai koalisi sementara hasil Pemilu belum jelas dan kelar? Pemilu masih tinggal satu minggu lagi. Sehingga bicara koalisi lebih elegan jika Parpol sudah mengetahui hasilnya. Lagi pula membangun koalisi saat ini merupakan langkah politik yang terlalu berambisi. Dari sini  rakyat dapat menyimpulkan betapa kekuasaan masih jadi tujuan utama berpolitik. Kekuasaan identik dengan arogansi, korupsi. Kekuasaan yang ada saat ini, apakah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan hukum belum sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat.

Tujuan dan pesona kekuasaan yang paling indah adalah apabila  kekuasaan itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (society life quality) dalam bentuk kesejahteraan dan kemakmuran (welfare state). Jika kesejahteraan bersama belum terealisasi dengan baik dengan berbagai indikator, maka ini bagian dari kegagalan kekuasaan. Mengelola kekuasaan (power management) untuk rakyat adalah amanat dari demokrasi yang juga tersirat dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan segala kebijakannya harus bermuara pada upaya penciptaan kesejahteraan umum dan nilai keadilan yang bernafaskan Pancasila. Untuk itulah, UUD 1945 mengamanatkan kepada semua elit politik dan elit negara untuk melaksanakan kekuasaan itu dengan baik dan benar.

Kini, dalam realitas politik yang kita lihat dan saksikan, kekuasaan sering disalahgunakan (abused of power) oleh politisi. Banyak DPR, pejabat yang berurusan dengan KPK karena masalah korupsi. Korupsi berjamaah adalah korupsi yang dilakukan secara massal oleh para elit politik tanpa peduli lagi etika politik yang sesungguhnya. Mengapa sampai terjadi demikian merupakan hal yang  bertentangan dengan hakikat agung dari politik itu sendiri, yaitu mewujudkan nilai keadilan bagi masyarakat.

Saat elit Parpol membicarakan koalisi atas dasar kepentingan rakyat, sementara praktiknya untuk kepentingan Parpol, ini merupakan masalah yang sangat besar. Seringkali Parpol mengatasnamakan rakyat, sementara dalam praktiknya tidak. Untuk itulah, Parpol harus membangun koalisi dengan rakyat sebagai upaya membangun demokrasi yang sesungguhnya.

Saatnya semua Parpol menyadari berkoalisi dengan rakyat jauh lebih bagus daripada berkoalisi dengan sesama Parpol. Siapa berkoalisi dengan rakyat dengan jujur, tulus, iklas maka Parpol yang bersangkutan akan jadi Parpol yang akan dipilih oleh masyarakat. Untuk itulah Parpol harus mengagendakan berkoalisi dengan rakyat karena berkoalisi dengan rakyat adalah panggilan UUD 1945 dan Ideologi Pancasila yang sesungguhnya. (#)