Pemblokiran Teknologi China, Xi Jinping Ingatkan Amerika Jangan Diskriminatif

Jakarta (harianSIB.com)
Aksi pemblokiran teknologi asal China terus dilakukan di Pemerintahan Joe Biden. Informasi terbaru, Amerika Serikat (AS) menargetkan teknologi/" target="_blank">perusahaan bioteknologi China yang beroperasi di negaranya.

Pasca pemblokiran ini, Wuxi AppTec dan WuXi Biologics yang merupakan firma penelitian dan pengembangan (R&D) manufaktur untuk industri farmasi dilaporkan berencana menjual operasi mereka di AS.

Menurut sumber yang familiar dengan rencana tersebut, dikutip dari CNBC Indonesia, WuXi AppTech terpaksa akan menjual unit manufaktur terapi gen dan sel WuXi Advanced Therapies.

Baca Juga:

• Fenomena 2 Juta Penduduk 'Lenyap', China Dilanda Krisis Seksual
• RS Adam Malik Resmikan Loket Laboratorium Terpadu untuk Tingkatkan Pelayanan Pasien

Unit manufaktur itu mengoperasikan 4 laboratorium dan fasilitas manufaktur di Philadelphia, dikutip dari Reuters, Jumat (4/10/2024), berdasarkan laporan Financial Times.

Sementara itu, WuXi Biologics yang lebih fokus menyediakan layanan biologi global untuk perusahaan farmasi dan bioteknologi, sedang berbincang dengan para pakar untuk menguji minat beberapa fasilitas produksinya di Eropa, kata FT.

Baca Juga:

• IT Del Latih Mahasiswa STIKes Arjuna Pemanfaatan Mendeley
• Diskon Gede-Gedean! Mobil China Turunkan Harga di Indonesia

WuXi AppTec dan WuXi Biologics tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

DPR AS telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) pada bulan lalu untuk membatasi bisnis dengan WuXi AppTec dan beberapa teknologi/" target="_blank">perusahaan bioteknologi lain asal China. Dalihnya, perusahaan-perusahaan itu dikhawatirkan mengancam keamanan nasional.

RUU tersebut disahkan dengan perolehan suara 306 berbanding 81 suara, melampaui dua per tiga mayoritas yang dibutuhkan. Setelah itu, RUU tersebut harus disetujui Senat AS sebelum dapat diajukan ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang (UU).

Pemerintahan Xi Jinping langsung merespons upaya terbaru AS menjegal bisnis China. Kementerian Luar Negeri China menggambarkan RUU tersebut sebagai "diskriminatif", dan mengatakan bahwa AS harus berhenti membuat "alasan" untuk menekan perusahaan China. (*)