Gubsu Diingatkan Arahkan Tim Pembahasan Refocusing Perbesar Alokasi ke Bidang Kesehatan


290 view
Gubsu Diingatkan Arahkan Tim Pembahasan Refocusing Perbesar Alokasi ke Bidang Kesehatan
Foto Dok/H Wagirin Arman SSos
H Wagirin Arman SSos

Medan (SIB)

Penasehat FP Golkar DPRD Sumut H Wagirin Arman SSos mengingatkan Pemprov Sumut agar jangan terlalu lama berkutat membahas refocusing anggaran tahap II, sebab yang terpenting sekarang pengalokasian anggaran harus difokuskan untuk penanganan kesehatan, guna menekan penyebaran virus Covid-19 di Sumut.

"Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kita ingatkan agar mengarahkan tim pembahasan refocusing anggaran tahap II, untuk lebih memperbesar pengalokasiannya ke bidang kesehatan daripada JPS (Jaringan Pengaman Sosial)," ujar Wagirin Arman kepada wartawan, Selasa (14/7/2020) di DPRD Sumut menanggapi masih berkutatnya Pemprov Sumut bahas alokasi refocusing anggaran tahap II.

Seperti diketahui, ujar mantan Ketua DPRD Sumut ini, pengalokasian anggaran refocusing tahap II ini, secara garis besarnya ada tiga jenis, yakni JPS, bidang kesehatan (medis dan non medis) serta stimulus ekonomi bagi usaha yang terdampak ekonominya.

"Kita memeroleh informasi, dari Rp 500 miliar dana refocusing tahap II ini, sebesar Rp 253 miliar untuk JPS, Rp 130 miliar bidang kesehatan dan stimulus ekonomi Rp 117 miliar," tandas Wagirin sembari berharap kepada Gubernur Sumut untuk mengkaji ulang besaran ketiga item tersebut.

Bahkan Wagirin meminta Gubernur agar mengalokasi anggaran refocusing kali ini dititikberatkan atau diperbesar kepada penanganan kesehatan, kemudian menyusul stimulus ekonomi, guna menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan nomor tiga atau yang paling sedikit untuk bantuan sosial atau JPS.

"Jadi yang utama masalah kesehatan, kemudian stimulus ekonomi, karena dampak Covid-19 ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak focus kepada kedua masalah ini, bisa menimbulkan masalah baru di Sumut, yakni menambah pengangguran dan kemiskinan. Bisa saja refocusing tahap II ini kembali gagal fokus, seperti refocusing tahap I," ujar Wagirin.

Berkaitan dengan itu, Ketua BKD (Badan Kehormatan Dewan) ini menyarankan, agar menyangkut dana JPS sudah saatnya dikurangi, karena Sumut bukan masuk dalam status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tapi masyarakatnya sudah beraktifitas seperti situasi normal.(*).

Penulis
: Firdaus Peranginangin
Editor
: Robert@hariansib.com
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar