Jakarta (SIB)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi isu rasisme dan ujaran kebencian di media sosial yang ramai akhir-akhir ini. Ma'ruf Amin juga menjabarkan bahwa pihak yang membahayakan keutuhan bangsa perlu ditertibkan.
Ma'ruf Amin awalnya mengatakan kerukunan dan toleransi harus dijaga untuk membangun stabilitas nasional. Isu toleransi ini, kata Ma'ruf, juga harus dikawal di media sosial.
"Tugas utama kita, tanpa adanya kerukunan dan toleransi, kita tidak akan bisa membangun negara menjadi negara yang maju yang kita inginkan. Salah satunya adalah stabilitas nasional keutuhan bangsa ini harus terus kita jaga," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan dari Setwapres, Kamis (4/2).
"Menjadi kewajiban kita untuk terus mengawal ini atas berbagai keriuhan-kericuhan yang ada di media sosial dalam ujaran kebencian," imbuhnya.
Ma'ruf Amin juga menanggapi tudingan ke pemerintah yang dianggap memojokkan kelompok-kelompok Islam yang dikaitkan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan aktivitas dan gerakannya untuk mendirikan organisasi sesuai dengan aspirasi.
Namun Ma'ruf mengatakan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh organisasi itu. Ma'ruf menyebut, ketika pemerintah melihat ada pelanggaran aturan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa, merusak kebinekaan, atau melanggar kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, pemerintah harus melakukan penegakan hukum.
"Kalau kesepakatan ini dilanggar oleh pihak mana pun, siapa saja melakukan pelanggaran dan ini membahayakan keutuhan bangsa, maka saya kira perlu ada penertiban-penertiban. Pendekatannya bukan soal politik, tapi lebih pada penegakan hukum," jelas Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik. Dia mengatakan kritik itu akan digunakan untuk melakukan perbaikan.
"Tiap hari saya baca di koran atau di media sosial ada kritikan banyak pihak. Selama tidak melanggar koridor aturan yang ada, justru menjadi masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Tapi, kalau sudah ada provokasi memecah belah, itu tentu dilakukan proses sesuai proses hukum, bukan pendekatan-pendekatan politik saya kira," jelasnya.
Lebih lanjut Ma'ruf menjawab tudingan ketidakadilan pemerintah terhadap kelompok Islam. Ma'ruf mengatakan bahwa kelompok Islam tidak merasa dipojokkan, seperti yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Wasliyah, atau Majelis Ulama Indonesia, yang melakukan upaya hubungan baik dan bekerja sama dengan pemerintah.
Ma'ruf mengatakan ajaran Islam tidak boleh dibenturkan dengan negara. Ma'ruf mengatakan ajaran Islam harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan.
"Jadi keislaman dan kebangsaan itu tidak boleh dibenturkan, tidak boleh diperdebatkan, karena kita sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan. Bahwa dalam kita melaksanakan ajaran Islam harus atas dasar kesepakatan," tegasnya. (detikcom/f)
