Medan (SIB)
Percepat pemulihan ekonomi, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melakukan empat langkah, yaitu percepatan serapan APBD kabupaten/kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, dan penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi, saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut di Ballroom Adimulya Hotel Medan, Jumat (9/4).
Untuk serapan anggaran APBD, Edy Rahmayadi mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender dan juga belanja daerah. Serapan anggaran APBD akan menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah, sehingga membantu pemulihan ekonomi. Sedangkan penyesuaian PBBKB dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggarannya dan menghindari deflasi.
“Pemkab/Pemko harus lakukan percepatan serapan anggaran, karena hal itu akan menjadi stimulus ekonomi di daerah kita masing-masing. Penyesuaian PBBKB juga dilakukan agar serapan anggaran di Sumut lebih besar, sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan menghindari deflasi berat,” ujar Edy Rahmayadi.
Kemudian, katanya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga, karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadan dan Lebaran. Sumut sendiri cukup baik dalam memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak. Keenam bahan pangan ini surplus.
Tetapi, untuk bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64 % dari total kebutuhan. Sedangkan bawang putih 4,6 %, gula pasir Sumut 100 % memasok dari luar daerah. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau, perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya.
Edy Rahmayadi berharap Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak yang surplus, jadi harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau ini menjelang Ramadan dan Lebaran, bila naik drastis berarti ada masalah entah itu distribusi atau permainan tengkulak, Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak, bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,” kata Edy.
Ketersediaan bahan pangan dan harga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21 persen (yoy). Edy Rahmayadi berharap kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut diharapkan mampu mencapai 0 %.
“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0 persen, karena itu empat langkah ini kita ambil,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Soekowardojo dalam sambutannya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07 %, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi.
Selain empat upaya yang dilakukan Pemprov Sumut, juga perlu dilakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD).
Sampai saat ini, katanya, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian, selanjutnya akan disusul daerah-daerah lain.
“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tetapi hasil assessment kami prediksi kami masih minus, tetapi untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5 % dan dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Soekowardojo usai peluncuran TP2DD Pemprov Sumut bersama Edy Rahmayadi.
Disebutnya, rapat koordinasi kali ini menjadi lebih penting seiring dengan momentum persiapan menyambut Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang umumnya terjadi peningkatan permintaan dan berpotensi memicu gejo!ak harga.
Menurutnya, fluktuasi harga yang terjadi tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan pasokan dan permasalahan distribusi. Menyikapi kondisi demikian, kiranya kita tetap perlu mencermati bersama ketersediaan komoditas utama penyumbang inf!asi, agar tetap dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau, pada fase Ramadhan dan Lebaran.
Ia menyebut dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) pada tanggal 4 Maret 2021, tentu ini menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk semakin mengakselerasi perluasan digitalisasi di Sumatera Utara melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Kegiatan TP2DD merupakan bagian dari upaya kita untuk mengakselerasi perluasan elektronifikasi dan digitalisasi di daerah.
Pandemi Covid-19 juga memberikan tekanan terhadap kinerja perekonomian Global Indonesia, termasuk Sumut tahun 2020 tercatat -1,07 % (yoy). Dari sisi suplai, penurunan terjadi hampir di seluruh lapangan usaha utama.
Perekonomian triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan uji coba vaksin menjadi titik terang pemulihan ekonomi.
Selain pembentukan P2DD, Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan juga dapat segera membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) selambat-lambatnya satu tahun setelah diterbitkannya Keppres P2DD.
Pembentukan TP2DD secara nasional, bahwa hingga saat ini telah terbentuk sekitar 154 TP2DD di seluruh Indonesia.
Untuk Sumut kini telah terdapat 22 Pemda yang telah berkomitmen untuk mendukung perluasan digitalisasi daerah melalui pembentukan TP2DD.
Diharapkan seluruh Pemda di Sumut membentuk TP2DD sehingga pengembangan serta perluasan digitalisasi di daerah semakin terakselerasi,” katanya. (A13/A1/c)