Bentrokan Pecah Lagi di Masjid Al Aqsa di Yerusalem

Polisi Israel Tangkap 14 Warga Palestina

213 view
Bentrokan Pecah Lagi di Masjid Al Aqsa di Yerusalem
(Foto: Reuters)
Bnetrokan kembali pecah di Yerusalem 
YERUSALEM (SIB)
Sejumlah demonstran Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem setelah sholat Jumat (18/6).

Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, sembilan warga Palestina terluka ketika pasukan Israel menembakkan peluru berujung busa dan granat kejut ke kerumunan. Tiga orang dirawat di rumah sakit, kata layanan darurat.

The Jerusalem Post melaporkan bahwa jemaah Palestina dapat dilihat di video melemparkan batu ke petugas polisi perbatasan yang ditempatkan di pintu masuk, yang merespons dengan menembaki para pengunjuk rasa. Polisi Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangkap 14 orang karena kerusuhan dan pelemparan batu setelah mereka menolak untuk membubarkan diri.

Tempat yang penting bagi Muslim dan Yahudi, Masjid Al-Aqsa sering menjadi titik nyala dalam krisis Palestina-Israel. Situs ini adalah yang ketiga tersuci dalam Islam dan paling suci bagi orang Yahudi, yang menyebutnya Temple Mount.

Pada Selasa (15/6), ribuan nasionalis Yahudi sayap kanan mengibarkan bendera Israel dan berparade melalui Kota Tua Yerusalem, dengan beberapa dilaporkan meneriakkan "Matilah orang Arab."

Pawai tahunan, yang menandai penaklukan Israel atas Yerusalem timur pada 1967, awalnya dijadwalkan pada 10 Mei, tetapi ditunda setelah Hamas menembakkan roket ke kota suci itu.

Tembakan roket memicu kekerasan terburuk dalam beberapa tahun antara Israel dan kelompok militan yang berbasis di Gaza. Lebih dari 250 orang tewas dalam konflik 11 hari itu, sebagian besar dari mereka adalah warga Palestina yang terbunuh oleh serangan udara Israel di Jalur Gaza.

Meskipun gencatan senjata yang ditengahi Mesir dicapai pada 21 Mei, ketegangan tetap tinggi. Pesawat-pesawat tempur Israel melakukan serangan udara di Gaza pada Kamis malam sebagai pembalasan atas balon pembakar yang dikirim ke Israel. Tidak ada pihak yang melaporkan korban.

Berkobarnya kekerasan merupakan ujian bagi pemerintahan baru Israel yang rapuh, yang dilantik oleh Knesset pada hari Minggu. Pemimpin sayap kanan Yamina Naftali Bennett, yang menentang kenegaraan Palestina, menggantikan Benjamin Netanyahu yang sudah lama menjabat sebagai perdana menteri Israel.

Batalkan
Sementara itu, Palestina membatalkan kesepakatan untuk menerima vaksin Covid-19 yang hampir kedaluwarsa dari Israel pada Jumat (18/6).

Menteri Kesehatan Palestina Mai Al Kaila mengungkapkan, pembatalan dilakukan setelah pengiriman awal dari Israel menunjukkan tanggal kedaluwarsa yang lebih cepat dari kesepakatan.

"Mereka (Israel) memberi tahu kami bahwa masa kedaluwarsa vaksin Juli atau Agustus, yang akan memberikan kami banyak waktu untuk menggunakannya," kata Al Kaila seperti dilansir dari Reuters.

Ternyata, vaksin yang akan dikirim bakal kedaluwarsa pada Juni ini. Hal itu membuat Palestina tidak memiliki cukup waktu menggunakannya.

"Jadi kami menolaknya," ujarnya.

Sebelumnya, Israel dan Palestina mengumumkan kesepakatan pertukaran vaksin yang akan membuat Israel mengirim hingga 1,4 juta dosis Pfizer-BioNTech ke Palestina. Sebagai gantinya, Israel akan menerima sejumlah dosis timbal balik dari Palestina akhir tahun ini.

Juru bicara Pemerintah Palestina menyatakan pembatalan kesepakatan dilakukan karena masalah tanggal kedaluwarsa. Palestina juga telah mengirimkan kembali 90 ribu dosis vaksin ke Israel.

Kantor Bennet belum memberikan tanggapan atas pengembalian itu saat dikonfirmasi oleh Reuters.

Serukan
Terpisah, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengeluarkan seruan yang jarang terjadi untuk menghentikan penjualan senjata ke Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta militer yang kejam tahun ini.

Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang mengutuk junta militer, yang menggulingkan pemerintah terpilih negara itu pada Februari lalu.

PBB juga menyerukan pembebasan tahanan politik, seperti pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan diakhirinya kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, resolusi tersebut secara politik signifikan.

"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, kepada Majelis Umum.

"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit,” lanjutnya.

Resolusi ini didukung oleh 119 negara. Namun Belarusia menjadi satu-satunya negara yang memilih menentangnya.
36 negara lainnya abstain, termasuk Rusia dan China - dua pemasok senjata terbesar militer Myanmar.

Beberapa abstain mengatakan krisis adalah masalah internal bagi Myanmar, sementara yang lain mengatakan resolusi itu tidak membahas tindakan keras militer brutal terhadap populasi Muslim Rohingya empat tahun lalu, yang memaksa hampir satu juta orang meninggalkan negara itu.

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skoog, mengatakan resolusi itu "mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasannya terhadap rakyatnya sendiri, dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia".

Tetapi duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, mengatakan dia kecewa dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan Majelis Umum untuk meloloskan apa yang dia sebut resolusi "dipermudah". (Okz/CNNI/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com