DPRD SU Berharap Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri dan Kepala BNN Berantas Judi dan Narkoba di Sumut


140 view
DPRD SU Berharap Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri dan Kepala BNN Berantas Judi dan Narkoba di Sumut
Foto Istimewa
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto
Medan (SIB)
Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto menitip pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan singkatnya ke Sumut, agar segera memerintahkan Kapolri dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas judi dan narkoba yang semakin marak di daerah ini.

"Kita sangat mengapresiasi kehadiran Presiden RI di Sumut, walaupun berlangsung singkat, tapi masyarakat menitip pesan yang sangat penting untuk segera disahuti, terkait maraknya judi dan narkoba yang sangat meresahkan," ujar Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (16/9) di DPRD Sumut menanggapi kedatangan Presiden ke Sumut.

Seperti diketahui, kata Wakil Ketua F-PKS ini, Sumut termasuk rangking pertama peredaran narkoba di Indonesia dan hingga kini belum ada upaya extra ordinary maupun rencana aksi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menurunkan "redzone" barang haram tersebut.

Begitu juga soal permainan judi, tegas anggota dewan Dapil Binjai dan Langkat ini, Sumut dan sejumlah kabupaten/kota tidak pernah sepi dari permainan "untung-untungan" ini, sehingga masyarakat terus disuguhkan berbagai permainan judi dan narkoba.

"Kita berharap kepada Pak Presiden Jokowi, sekembalinya dari Sumut langsung mengintruksikan kepada Pak Kapolri dan Kepala BNN Pusat untuk fokus dalam upaya pemberantasan judi dan narkoba di Sumut, guna menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya judi dan narkoba," tegas Hendro.

Selain itu, Hendro juga minta perhatian Presiden terhadap para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) yang terkena dampak atas kebijakan PPKM serta ketersediaan dosis vaksin Covid-19 di Sumut yang terus mengalami kekurangan.

"Gubernur beberapa bulan lalu meminta 200 ribu vial dosis atau setara dengan 2 juta dosis vaksin ke Kemenkes RI, tapi hingga kini yang dikirim belum signifikan. Artinya masyarkat masih mengantre jika ada lembaga atau institusi yang mengadakan vaksin, sehingga rentan menimbulkan kerumunan massa," katanya sembari berharap agar Presiden bisa memenuhi permintaan vaksin untuk Sumut.

Menyinggung infrastruktur kesehatan di Sumut, Hendro juga meminta perhatian serius dari Presiden, sebab ada dua kabupaten di Sumut masih dalam kategori PPKM Level 4, salah satunya Kabupaten Madina yang hingga kini belum memiliki alat PCR, sehingga perlu segera dibantu pengadaanya, guna meminimalisir virus corona di daerah itu. (A4/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com