* BNPT: Bila Dibiarkan Bisa Menyesatkan Masyarakat

Densus 88: Khilafatul Muslimin Dekat dengan Terorisme

* Hamdan Zoelva: Pemerintah Harus Mengantisipasi dengan Bijak

558 view
Densus 88: Khilafatul Muslimin Dekat dengan Terorisme
Foto: Ist/harianSIB.com
Kabag Banops Densus 88 antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar


Boy mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan juga memahami karakter ideologi khilafah. Kata Boy, ideologi tersebut bersifat transnasional alias global, namun juga memiliki sel-sel jaringan di dalam negeri.


"Jadi sudah ada rekam jejak. Di sini kita harus ingatkan, perlu kewaspadaan dan juga perlu tidak membiarkan begitu saja, karena pasti ada tujuan yang tersembunyi, ada agenda terselubung di balik gerakan-gerakan," ungkapnya.


Lebih lanjut Boy mengatakan, pihaknya turut melakukan antisipasi terkait berbagai ancaman ideologi anti-NKRI. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder terkait, mulai instansi pendidikan hingga tokoh agama.


"Jadi kolaborasi dengan multipihak ini sangat penting, apakah di kalangan dunia pendidikan, generasi muda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita harus bergerak bersama sama. Karena yang harus kita bangun bersama adalah kesadaran kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan, dan moderasi dalam beragama," pungkasnya.


Harus Diantisipasi

Demikian halnya Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan, Pemerintah perlu secara bijak mengantisipasi tumbuhnya gerakan kepemimpinan khilafah, dengan memperhatikan pola dan bentuk gerakan tersebut.


"Tumbuhnya gerakan ini (khilafah) harus diantisipasi sedemikian rupa dengan bijak oleh Pemerintah. Apa yang menjadi kebijakan dari Pemerintah harus berdasarkan pada pola, bentuk, dan berbagai aspek lain dari gerakan itu," kata Hamdan dalam acara "Pancasila dan Khilafah Apakah Mungkin?", seperti dipantau, Jumat (3/6).


Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebutkan, tiga dinamika organisasi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ketika akan menentukan kebijakan terkait penanganan suatu organisasi.


Apabila suatu organisasi hanya sekadar diskusi akademis, perbincangan, dan pertukaran pemikiran, lanjutnya, maka sebaiknya negara tidak perlu melakukan intervensi karena hal itu merupakan wujud kebebasan berpendapat.


Namun, katanya, apabila gerakan suatu organisasi sudah mulai terorganisir dan terstruktur, seperti mulai melakukan kegiatan terencana dan memiliki program dengan maksud melawan tujuan dasar negara, maka Pemerintah harus melarang organisasi tersebut.


"Harus dilarang, harus distop supaya tidak berkembang, karena pada saatnya itu akan membuat perpecahan di antara anak bangsa," tegasnya.


Selanjutnya, jika terdapat suatu organisasi yang kegiatannya sudah mengarah pada tindakan kekerasan, bahkan secara ekstrem, maka pembubaran terhadap kelompok itu saja tidak cukup.


Menurut Hamdan, Pemerintah harus melakukan penegakan hukum terhadap organisasi yang sudah menggunakan kekerasan karena membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat sekitar.


"Jadi, ada beberapa tingkat eskalasi dimana negara harus mengambil keputusan dan kebijakan apa," katanya.


Hamdan menjelaskan hal itu untuk menanggapi fenomena konvoi pengendara motor di wilayah Jakarta Timur dengan membawa atribut khilafah dan membagikan selebaran bertuliskan "Khilafatul Muslimin", Minggu (29/5).


Menurut Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan, kegiatan konvoi dengan membawa atribut khilafah itu merupakan aktivitas yang melanggar konstitusi.


Terus Diawasi

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo memastikan jumlah pengikut NII di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hanya sekitar 30 orang dan terus diawasi oleh pihaknya.


Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat menyatakan sebanyak 3.000 pengikut NII yang masih tersebar di Kabupaten Bandung. Namun setelah dicek, Kusworo menyebut, angka tersebut tidak valid.


"Kemudian kami cek, ternyata hanya 30 orang, karena memang organisasi itu memang tidak resmi, underground, sehingga keanggotaannya tidak valid," kata Kusworo, di Bandung, Jumat (3/6).


Sejauh ini, menurutnya lagi, polisi terus melakukan langkah pengawasan untuk bisa memasukkan paham-paham yang lebih toleran ke kelompok tersebut. Sehingga mereka menurutnya bisa kembali berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com