Samosir (SIB)
Dugaan suap sempat mencuat akibat perbincangan Kepala Unit Kerja Pelelangan Barang dan Jasa (UKPBJ) berinisial GH dengan salah satu mantan anggota DPRD Samosir berinisial MS bocor.
Dalam percakapan itu disebutkan, pihak Pemkab Samosir membutuhkan uang Rp 450 juta terkait proses LKPD Pemkab Samosir 2022 di BPK RI Perwakilan Sumut.
Percakapan GH menghubungi seorang mantan dewan itu kabarnya terjadi ketika rombongan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom sedang berada di Medan, memperjuangkan hasil LHP WTP 2022, cukup kuat sebagai bukti awal dugaan suap.
Mengakui
Mantan anggota DPRD Samosir, Marco Sihotang ketika di konfirmasi SIB, Senin (29/5) di Pangururan mengakui ada berkomunikasi dengan pejabat Pemkab. "Memang baru-baru ini saya berkomunikasi dengan Kepala UKPBJ Golfried Harianja meminta saya untuk membantu mencarikan uang untuk menutupi TGR, nantinya dijanjikan dibayar melalui paket proyek tahun 2023 ini," kata Marco.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir Pardon ME Lumbanraja kepada SIB, Sabtu (26/5) di Pangururan mengatakan, pernyataan GH itu tentu menyudutkan BPK selaku lembaga yang berwenang mengaudit keuangan negara. “Kabar ini sekarang semakin meluas,” kata Pardon.
Menurut dia, untuk meluruskan informasi pejabat yang bersangkutan akan dipanggil DPRD Samosir untuk mengklarifikasi hal itu demi kebaikan bersama. “Kita heran dengan mental pejabat seperti itu, yang menimbulkan polemik. Ini bisa saja menjadi masalah serius dengan kredibilitas BPK RI,” ujar politisi PDIP itu.
Terpisah, Wabup Samosir Martua Sitanggang yang dimintai SIB tanggapannya bahkan memberikan jawaban yang lebih tajam yang justru memperkuat dugaan suap di BPK. “Informasinya begitulah setiap tahun, hampir setiap daerah propvinsi, kota dan kabupaten melakukan itu dan bukan rahasia umum lagi,” sebut Wabup singkat melalui pesan WhatsApp kepada SIB.
Membantah
Ketika hal itu dikonfirmasi, Kepala UKPBJ Pemkab Samosir, Golfrid Harianja, Sabtu (275) melalui pesan WhatsApp membantah hal itu. “Saya tak pernah mengatakan butuh uang Rp 450 juta untuk kebutuhan WTP atas LHP BPK RI," ucapnya kepada SIB.
Ia mengakui, pernah berkomunikasi melalui telepon seluler dengan Marco Sihotang, namun tidak dalam konteks LHP BPK RI. “Sebagai sahabat, dia yang menelepon saya ketika itu,” ujarnya.
Selanjutnya, diungkapkan Golfrid, Marko Sihotang ada menanyakan perkembangan berbagai kegiatan di UKPBJ. “Selama ini memang sudah bersahabat dengan baik,” beber dia.
Ditambahkan Golfrid, ketika itu Marko juga menanyakan beberapa paket pekerjaan yang akan dilelangkan. “Saya sampaikan agar mengikuti regulasi yang berlaku, sesuai aturan yang ada,” kata Golfrid.
Kemudian menurutnya, perbincangan mengarah ke TGR para kontraktor pada tahun 2022 lalu. “Kita memang sampaikan, agar dibantu dan berkoordinasi dengan para kontraktor untuk secepatnya melakukan TGR itu, karena TGR itu harus dilaksanakan. Itulah perbincangannya dengan Marko agar dibantu secepatnya dengan menyetorkan ke kas daerah,” sebut dia.
Setelah itu, perbincangan mereka diarahkan ke Kepala Inspektorat Marudut Tua Sitinjak. “Karena memang datanya ada di Inspektorat,” tuturnya lagi.
Perbincangan melalui WhatsApp ketika itu, dibeberkannya, berakhir dan tidak pernah ada janji mencari uang Rp 450 juta untuk kebutuhan WTP di BPK RI. “Termasuk dengan janji proyek, tidak ada! Soalnya saya memang tak punya kapasitas untuk itu,” tegas Golfrid.
Maka dengan adanya klarifikasi ini, sebut Golfrid, dirinya tak pernah menyudutkan pihak manapun. “Termasuk bapak Marko Sihotang, kita sahabat selama ini, apalagi institusi BPK RI kita hargai sebagai lembaga audit keuangan negara,” sebutnya serius. (FSG/d)
