Emak-emak Gelar Teaterikal ‘Cuci Baju’, Dukung KPK Usut Kasus Pejabat Pajak

Jakarta (SIB)

Puluhan emak-emak yang menamai diri Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) berunjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka menuntut lembaga antirasuah itu mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sejumlah poster protes turut dibawa para demonstran, Kamis (16/3). Salah satu poster memuat tulisan 'KPK Usut Mafia Pencucian Uang di Kemenkeu'.

Poster protes lainnya juga memuat dukungan untuk KPK agar mengusut kasus korupsi yang diduga dilakukan pegawai pajak. Poster itu termuat tulisan 'Usut Mafia Pencucian Uang di Kemenkeu & Lembaga Negara Lainnya. Tangkap Bandit Pajak & Pejabat Korup. Sita Harta Koruptor untuk Dana Perlindungan Sosial'.

Di tengah demonstrasi, lima emak-emak melakukan aksi teatrikal. Para emak-emak ini tampak mencuci baju dari ember yang bertulisan 'Mafia Bea Cukai' hingga 'Mafia Pajak'.

"Ibu-ibu, ayo cuci bajunya. Ini bentuk protes kita," kata orator dari atas mobil komando.

Salah satu peserta aksi, Sinah (57), mengaku sedih mengetahui ada kasus dugaan korupsi yang dilakukan pegawai Pajak. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang ini berharap uang pajak bisa digunakan membantu rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Perih banget, sedih banget. Buat makan saja susah banget," ujar Sinah.

Sekretaris Nasional SPRI Dika Moehammad mengatakan demo hari itu merupakan gambaran kekecewaan rakyat terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan pegawai Pajak. Pihaknya meminta para penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami dikejutkan oleh temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun. Tidak berhenti sampai situ, rakyat disakiti gaya hidup ASN yang bergaya hidup mewah, melebihi dari nilai gaji yang diterimanya," ucap Dika.

"Ibarat bumi dengan langit bila dibandingkan dengan kehidupan kami yang masih berimpit-impitan di bantaran sungai, pinggir rel kereta, lorong-lorong jembatan," imbuh dia.

Sejumlah tuntutan disampaikan massa dalam demonstrasi hari ini. Dika mengatakan pihaknya menuntut adanya aturan yang tegas dalam menindak para ASN yang memiliki asal kekayaan tidak sah.

"Tindak tegas ASN dan keluarganya yang melakukan peningkatan kekayaan secara tidak sah. Solusinya, DPR RI dan pemerintah harus segera mengeluarkan Undang-Undang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat," katanya.

Lebih lanjut Dika juga mendorong pemerintah segera membuat aturan mengenai perampasan aset para koruptor.

"Buat Undang-Undang tentang Perampasan Aset Negara dari Koruptor karena ini adalah mandat reformasi 1998 yang belum juga diwujudkan kepada rakyat," pungkas Dika. (detikcom/b)