Jakarta (SIB)
Fraksi Gerindra DPR RI mendukung usulan pemerintah terkait pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar pada 15 Mei 2024. Gerindra menilai hal itu demi efisiensi.
"Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam, kami mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan Pemilu tanggal 15 Mei," kata Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulis, Minggu (3/10).
"Saya pikir, pada prinsipnya begini, pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan efektif dan efisien, artinya, seluruh tahapan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan baik," lanjutnya.
Namun Ketua Harian Gerindra ini mengingatkan agar keperluan anggaran diperhatikan. Sebab, menurutnya, porsi anggaran negara untuk pemilu terbatas.
"Jadi, kalau toh pencoblosan Pemilu tanggal 15 Mei 2024 ini disepakati, maka pelaksanaan waktu kampanye, baik Pileg maupun Pilkada relatif pendek, sehingga diharapkan kebutuhan Pemilu dapat lebih efisien dan tidak terlalu membebani anggaran negara," tegas Dasco.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah telah melakukan rapat internal membahas simulasi tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Hasilnya, 15 Mei dipilih menjadi hari pencoblosan Pemilu 2024.
"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei (hari pemungutan suara)," kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima, Senin (27/9).
Mahfud mengatakan, dalam simulasi, ada empat tanggal yang diajukan. Dari keempat tanggal tersebut, dipilih tanggal 15 Mei dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.
"Bahwa kita bersimulasi tentang empat tanggal pengumuman suara Pemilu Presiden dan legislatif 2024 yang urutannya tanggal 24 April, 15 Mei, atau 8 Mei, atau 6 Mei. Sesudah disimulasikan dengan berbagai hal terkait, supaya bisa memperpendek kegiatan Pemilu agar efisien waktu maupun uangnya, masa kampanye diperpendek, jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tidak terlalu lama," ujarnya.
Selain memperhitungkan waktu dan biaya, Mahfud mengatakan alasan lain dipilihnya 15 Mei sebagai hari Pemilu 2024 karena memperhitungkan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Nantinya pemerintah akan menyampaikan usulan tanggal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum tanggal 7 Oktober 2021.
"Pokoknya kalau terpilih (Presiden), lalu diantisipasi mungkin ada peradilan di MK sengketa, atau mungkin ada putaran kedua dihitung semuanya kemudian memperhitungkan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan ke KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober, tidak bisa mundur ke berikutnya lagi karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya," ucapnya.
Dibangkitkan Kembali
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan Partai Buruh akan dibangkitkan kembali. Partai Buruh siap ikut Pemilu 2024 setelah dideklarasikan di Jakarta.
Partai Buruh dibangkitkan kembali berasal dari empat konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Selain itu, ada dari forum guru honorer, tenaga honorer dan guru swasta FPTHSI, serta beberapa organisasi petani serta nelayan di Indonesia.
"Partai Buruh yang lama dibangkitkan kembali dan Partai Buruh yang baru ini siap mengikuti pemilu 2024," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/10).
Said Iqbal membeberkan alasan dibangkitkannya kembali Partai Buruh. Menurut Said Iqbal, suara kaum buruh serta petani dan nelayan juga harus didengarkan dan caranya melalui jalur parlemen.
"Suara kaum buruh dan petani-nelayan serta konstituen Partai Buruh harus diberi kesempatan yang sama, disuarakan melalui jalur parlemen, dan jalur perjuangan gerakan tetap dilakukan oleh serikat," ujarnya.
"Di seluruh dunia, pasti ada Partai Buruh atau Partai Sosial Demokrat dengan basis konstituennya adalah buruh. Hanya di Indonesia yang tidak ada lagi Partai Buruh," lanjutnya.
Said Iqbal menyampaikan suara buruh secara politik perlahan mulai kalah sejak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Untuk itu, dia menilai perlu ada Partai Buruh agar suara serikat buruh bisa sampai dalam setiap keputusan politik.
"Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja adalah kekalahan besar dan telak kaum buruh, petani, aktivis gerakan sosial secara politik. Semua kebijakan terkait kesejahteraan pasti diputuskan secara politik. Oleh karena itu, perlu adanya partai yang secara politik mewakili buruh, petani, dan konstituen di parlemen melalui partai politik," ujarnya.
Said menuturkan Partai Buruh yang baru dihidupkan kembali ini sudah memiliki seribu anggota. Ribuan anggota itu tersebar di 403 kabupaten/kota di Indonesia.
"Memiliki kepengurusan di tingkat nasional, 100 persen tingkat provinsi, 80 persen tingkat kabupaten/kota, 35 persen tingkat kecamatan (masih kurang 15 persen lagi sesuai persyaratan verifikasi KPU), dan sudah memiliki 1.000 anggota merata di 403 kabupaten/kota," tuturnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan kongres Partai Buruh akan digelar di Jakarta. Deklarasi Partai Buruh akan dilakukan pada hari terakhir kongres.
"Kongres bangkitnya kembali Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta," imbuhnya. (detikcom/f/a)
