Gus Yahya: Politikus yang Pakai Identitas Sebagai Penipu

Jakarta (SIB)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebut, aktor politik yang kerap memainkan politik identitas dalam kontestasi pemilu sebagai penipu.

Pasalnya, kata dia, politik identitas hanyalah alat untuk menutupi kekurangan kompetitor. “Politikus yang pake identitas sebagai alat politiknya itu penipu,” ujar Gus Yahya, saat menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).

Menurutnya, aktor politik yang memainkan politik identitas tidak memiliki keberanian atau gagasan yang layak diberikan kepada publik. “Mereka menipu pemilih dengan artikulasi identitas,” kata tokoh kelahiran Rembang, 16 Februari 1966 itu.

Maka, lanjut dia, tidak berlebihan jika para pemain politik identitas dijuluki sebagai penipu karena dampak nyata politik identitas adalah memustahilkan musyawarah mufakat, yang dapat merugikan bangsa.

“Politik identitas akan menimbulkan perpecahan, akan memustahilkan musyawarah mufakat, sementara kompetisi politik ke depan itu bersifat absolut dan rasional gak mungkin ada negosiasi dan gak mungkin ada kompromi karena pertaruhannya institusi,” ucap Gus Yahya.

Untuk memeranginya, terang dia, Bawaslu RI bertanggungjawab menyiapkan narasi-narasi yang memuat visi kebangsaan yang paling mendasar, yakni Pancasila (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).

“Nanti itu orang akan berebut narasi, bahkan sekarang saja sudah mulai. Jadi, narasinya harus jelas. Dan dari narasi itu harus ada jabaran tagline atau kata kunci untuk diseminasi sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh noice (percakapan kosong) yang dibangun masyarakat,” terang dia.

Sepakat

PBNU dan Bawaslu RI bersepakat menolak politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut Gus Yahya menjelaskan, politisasi identitas dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, politik identitas hanya alat dari para kompetitor atau aktor politik untuk menutupi kekurangannya.

“Tidak punya tawaran, lalu mereka menipu pemilihnya dengan politik identitas. Dengan kata lain politik identitas itu saya anggap penipuan,” tegas Gus Yahya.

Untuk itu, dia meminta Bawaslu membuat narasi yang kuat soal anti politisasi identitas. Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan PBNU siap bekerjasama dengan Bawaslu dalam guna membuat pemilu damai tanpa politik identitas.

“PBNU siap bekerja sama,” ujar tokoh yang pernah menjabat sebagai Jubir Presiden Ke-4 RI itu.

Gus Yahya menegaskan, Bawaslu mempunyai tanggung jawab besar membangun narasi yang berisi tagline atau kata kunci yang melarang secara pakem politik identitas. Contohnya, tagline #politikidentitasitumenipu, #politisipakaipolitikidentitasitupenipupemilu.

“Di NU kita sudah ada beberapa kata kunci untuk menangkal itu. Seperti #khittahNU #tidakbolehmemperalatagama #tidakbolehmemperalatNU,” ungkap dia.

Sepakat dengan Gus Yahya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, Pemilu 2024 mendatang harus bersih dari politik identitas yang digunakan untuk kepentingan politik praktis, juga politik uang. Dia berharap peserta pemilu tidak menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye.

Dia juga berharap tidak ada lagi penggunaan atribut partai politik di tempat ibadah. “Ke depan kami (Bawaslu) dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperti forum warga, bisa juga melibatkan pengurus ranting PBNU, kabupaten kota sampai provinsi untuk membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang,” kata Bagja.

Selain itu, Bagja mengatakan pemilu merupakan ajang kompetisi gagasan, kompetisi untuk meyakinkan warga negara, bahwa program dan visi misi partai tersebut harus diperjuangkan. “Ini yang seharusnya ditawarkan partai politik,” ujarnya.

Bagja juga meminta PBNU untuk bersinergi menciptakan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat.

Bagja berharap PBNU bisa dijadikan rujukan bersama untuk menyampaikan kepada para kiai atau pimpinan alim ulama di pondok pesantren tentang visi pemilu tersebut.

“Kami akan melakukan berbagai aksi dalam menanggulangi sosialisasi politik praktis. Ini harus melibatkan ormas berpengaruh dan yang memiliki banyak jamaah dan tempat ibadah, yaitu NU dan Muhammadiyah,” jelas Bagja. (NUOnline/a)