Medan (SIB)- Perombakan atau pergantian enam menteri dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi, Rabu (12/1), ditanggapi beragam sikap dan respon kalangan dunia usaha di Sumut, namun secara khusus sama-sama optimis dan berharap adanya perbaikan bahkan pemulihan di sektor ekonomi nasional.
Fungsionaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia/ Pusat Doddy Thaher SE MBA dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sumut Drs Jabmar Siburian yang juga Ketua Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), secara terpisah menyebutkan Indonesia dengan kondisi dan situasi ekonomi yang serba rawan saat ini, memang butuh barisan atau orang-orang yang berkemampuan ‘gerak cepat’ dalam Kabinet Kerja untuk perbaikan dan pemulihan ekonomi di semua sektor.
“Terlepas dari faktor terlambat atau tidak perombakan (reshuffle) kabinet ini, yang jelas Indonesia saat ini butuh orang-orang yang bisa gerak cepat untuk perbaikan ekonomi nasional, mulai dari pertahanan stabilitas ekonomi hingga meraih supremasi hukum. Indikasi upaya perbaikan dan pemulihan ini bisa terbaca dengan perombakan barisan menteri bidang ekonomi yang bersamaan dengan pergantian mendadak Menko Polhukam,†ujar Doddy Thaher kepada SIB di Medan.
Secara khusus, Doddy yang juga politisi Partai Golkar Sumut ini menyebutkan isu atau wacana reshuffle kabinet ini sebenarnya sudah marak jadi perbincangan di kalangan dunia usaha di Sumut, bahkan sempat diprediksikan akan terlaksana sebelum Juni lalu. Namun, ujar dia, perombakan kabinet ini menjadi salah satu indikator kinerja kabinet terhadap kondisi ekonomi nasional di era kabinet Jokowi ini.
Hal senada juga dicetuskan Jabmar Siburian, bahwa perombakan kabinet terutama di kalangan tim kerja (para menteri) bidang perekonomian ini, sangat nyata menunjukkan kinerja yang tak optimal selama ini (sejak dilantik, belum setahun ini). Sehingga, para menteri wajah baru ini diharapkan mampu melakukan terobosan lebih cepat untuk pemulihan dan stabilitas yang berkepastian hukum.
“Presiden Jokowi tampaknya mulai jeli dengan menempatkan orang-orang atau figur yang tepat untuk menggantikan para menteri sebelumnya. Darmin Nasution sangat pas di Menteri Perekonomian dengan latar belakang dan pengalaman di bidang keuangan. Sofyan Djalil pas di Bappenas karena latar belakang dan pengalaman plus rekam jejak yang bagus pada jabatan terkait di cabinet sebelumnya. Luhut Panjaitan jadi Menko Polhukam tentu diharapkan Presiden bisa mendorong atau mewujudkan supremasi hukum untuk memperkuat semua kebijakan termasuk di sektor ekonomi. Thomas Lembong diangkat jadi Menteri Perdagangan karena reputasi bagus dalam pengelolaan aset ketika di BPPN dulunya,†papar Djabmar sembari menambahkan pihaknya bersama sejumlah rekannya sempat mengira Thomas itu bermarga Limbong, mungkin pihak Istana salah sebut jadi Lembong.
Kepastian hukum yang diharapkan dunia usaha nasional saat ini, katanya, antara lain kebijakan baku untuk pengembangan investasi yang selama ini masih terganjal banyak birokrasi di daerah dengan alasan harus mengacu pada kebijakan pusat. Selain itu, kepastian hukum untuk dunia usaha adalah perlunya prosedur dan insentif merata untuk proses perizinan di daerah dsb.
Namun, bagi pengusaha angkutan umum di Medan, Mont Gomery Munthe yang juga Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan dan pengusaha muda John Ray Porman Saragih dari CV Sinarta Medan dan Asosiasi Pengusaha Percetakan di Sumut, terjadinya perombakan kabinet ini boleh dikata agak terlambat karena Indonesia terlanjur rawan krisis dengan fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah.
“Bagi pengusaha di daerah, perombakan kabinet ini sebenarnya tak ada pengaruh atau dampak langsung. Soalnya, harapan agar nilai kurs itu stabil, misalnya agar kembali normal ke posisi Rp10.000-an per dolar AS, toh tergantung kebijakan pusat. Begitu juga untuk ekspor dsb, harus tunggu kebijakan pusat. Jadi, pergantian kabinet ini, bagi pengusaha daerah hanya sebatas mengupah nilai harapan saja, apakah akan ada perubahan yang cepat untuk perbaikan, atau akan kembali sekedar normal untuk stabilitas saja,†katanya ketika menanggapi adegan pelantikan yang disiarkan media TV itu.
Lain lagi bagi John Ray Saragih, perombakan kabinet ini dinilai sebagai awal kebijakan baru untuk mencapai solusi perbaikan sektor moneter nasional, yang diawali dengan upaya perbaikan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS. Soalnya, dalam 1-2 semester ini, moneter Indonesia benar-benar terganggu dengan terjadinya fluktuasi berkepanjangan sehingga rupiah terus anjlok pada kurs yang mencapai Rp13.000-an per dolar AS, baik pada skala perdagangan valuta maupun pada transaksi jasa niaga di bursa bisnis.
“Apapun ceritanya, pemerintah pasti ingin iklim ekonom di negara ini membaik, apalagi Presiden Jokowi tengah menjalin hubungan bisnis dan kerjasama ekonomi mancanegara yang tentu terkait investasi dan ekspansi usaha. Jadi, perbaikan moneter dengan upaya stabilitas rupiah dengan nilai kurs yang normal atau standar, tentu menjadi salah satu prioritas dari reshuffle ini,†ujar Jon Ray Saragih kepada SIB.
Hanya saja, bagi sebagian praktisi bisnis dan pemerhati ekonomi lainnya di daerah ini, untuk posisi Menko Kemartiman sebenarya ada figur yang lebih pas dan berkompeten dibanding Rizal Ramli yang ikut dilantik kemarin. Pakar investasi dan pemerhati wisata bahari Ir RT Manurung MSc dan Mont Gomery Munthe (praktisi bisnis angkutan), menyebutkan pihaknya semula berharap Menko Kemaritiman atau Menteri Kelautan sebenarnya sangat pantas digantikan atau dijabat Pasoroan Herman Harianja, Presiden Asosiasi Pandu Maritim Indonesia (Indonesia Maritime Pilot Association—INAMPA) saat ini, yang pernah menjadi salah satu direktur di PT Pelindo I (Belawan) dan kini aktif sebagai instruktur profesi kemaritiman di sejumlah negara ASEAN maupun Asia.
(A04/A16/d)
