Washington, DC (SIB)
Kepala Staf Gabungan,militer AS Jendral Mark Milley, hari Selasa (12/1) waktu setempat merilis pernyataan yang memperingatkan para pendukung Donald Trump. Jenderal Milley juga mengutuk kekerasan dan serangan ke Capitol yang terjadi pada Rabu lalu.
Pernyataan itu juga ditandatangani oleh masing-masing kepala cabang militer dan menyebut insiden 6 Januari tidak sejalan dengan negara hukum. "Hak kebebasan berbicara dan berkumpul tidak memberi siapa pun hak untuk melakukan kekerasan, penghasutan dan pemberontakan," demikian bunyi pernyataan Jenderal Milley. Pesan dari para petinggi militer itu juga mengingatkan para anggota militer untuk tetap fokus pada misi mereka.
Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, para pemimpin militer merasa perlu untuk mengingatkan mereka yang bertugas di militer bahwa setiap upaya untuk mengganggu proses Konstitusional tidak hanya akan bertentangan dengan tradisi, nilai, dan sumpah kita; tapi juga melanggar hukum.
Berlawanan dengan posisi Presiden Donald Trump, yang akan mengakhiri jabatannya pada 20 Januari mendatang, para petinggi militer juga mengonfirmasi kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden. "Pada 20 Januari 2021, sesuai dengan Konstitusi.
Presiden terpilih Biden akan dilantik dan akan menjadi Panglima Tertinggi kami yang ke-46," kata pernyataan bersama tersebut.
Pejabat keamanan dan Garda Nasional sedang mempersiapkan rencana pengamanan upacara pelantikan Joe Biden di Washington di tengah kekhawatiran bahwa pendukung militan Trump yang bersenjata dapat melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut di ibu kota dan di seluruh negeri.
Polisi federal FBI dalam catatan briefing kepada para pemimpin politik menyebutkan adanya ancaman dari kelompok militan untuk menggelar aksi protes bersenjata pada hari pelantikan Joe Biden.
CNN melaporkan, sekalipun militer tidak secara langsung mengambil bagian dalam operasi pengamanan, namun Angkatan Darat AS bekerja sama dengan Dinas Rahasia telah melakukan penyelidikan dan penyaringan personel pengamanan presiden pada hari pelantikan.
Sebagai presiden, Donald Trump masih tetap menjadi Panglima Tertinggi sampai 20 Januari. Namun para petinggi militer AS menyatakan tidak akan terlibat dalam perselisihan mengenai klaim penipuan pemilu yang hingga saat ini disuarakan oleh Trump.
Dikerahkan
Sementara itu, pasukan Garda Nasional yang dikerahkan di jalan-jalan Washington, Amerika Serikat mulai membawa senjata pada Selasa (12/1) malam waktu setempat. Pengerahan ini dilakukan menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden AS. Dilansir AFP, Rabu (13/1) tentara Garda Nasional awalnya dimobilisasi untuk memberikan sebagian besar dukungan logistik kepada polisi Washington. Sementara itu, pada hari Senin (11/1) Jenderal Daniel Hokanson, kepala Biro Pengawal Nasional Pentagon, mengatakan mereka belum diberi wewenang untuk membawa senjata.
Hokanson menjelaskan, memberi wewenang kepada anggota Garda untuk ditempatkan dalam peran penegakan hukum, dipersenjatai dan diberdayakan untuk melakukan penangkapan, akan menjadi "upaya terakhir" jika situasi keamanan tidak terkendali. Tidak jelas apa yang berubah pada Selasa (12/1) malam, dan Pasukan Garda Nasional kota itu tidak berkomentar.
Pakar keamanan mengatakan obrolan di antara ekstremis dan pendukung Presiden Donald Trump di media sosial tentang mengadakan aksi protes bersenjata dan ancaman kekerasan di ibu kota AS dan kota-kota lainnya, telah melonjak dalam beberapa hari terakhir.
Departemen Pertahanan AS atau Pentagon telah memobilisasi hingga 15.000 personel Garda Nasional untuk pelantikan Biden pada 20 Januari. Hal ini karena Donald Trump dan pendukungnya masih menolak untuk menerima kemenangan Biden dalam Pilpres AS pada November 2020 lalu.
Lima orang tewas pada 6 Januari 2021 ketika massa pendukung Trump menyerang gedung Capitol AS. Massa menyerbu saat Kongres AS tengah bersidang untuk mengesahkan kemenangan Biden.
Pada saat itu pasukan Garda Nasional berada di dekat Capitol, tetapi tidak bersenjata dan terlambat dihubungi untuk membantu Polisi Capitol melindungi Kongres AS. The New York Times melaporkan bahwa penggunaan senjata telah diotorisasi pada Selasa (12/1) untuk pasukan yang menjaga kompleks gedung Capitol.
Lanjutkan
Dewan Perwakilan Amerika Serikat berkeras tetap berupaya melanjutkan proses pemakzulan Presiden Donald Trump meski Wakil Presiden Mike Pence menolak mengeluarkan Amandemen ke-25. Amandemen ke-25 merupakan aturan hukum yang memberikan kewenangan bagi seorang wapres AS untuk menggantikan jabatan presiden ketika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, dicopot dari jabatan, atau dianggap tidak mampu menjalankan wewenang dan tugas jabatannya.
Dikutip Reuters, Dewan Perwakilan AS pada Rabu (13/1) terus bergerak cepat untuk menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan Trump. DPR berencana memakzulkan Trump dengan dakwaan bahwa sang presiden telah menghasut para pendukungnya hingga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah AS. Selain didukung seluruh anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, usulan pemakzulan Trump juga didukung oleh setidaknya lima politikus Partai Republik di DPR.
Setelah pemungutan suara DPR selesai, upaya pemakzulan Trump masih harus disidang di Senat yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Upaya pemakzulan ini berlangsung setidaknya delapan hari jelang Trump lengser dan sepekan setelah kerusuhan massa pendukung presiden di Gedung Capitol berlangsung.
Massa pendukung Trump menggelar demonstrasi di depan gedung Capitol saat Kongres sedang melangsungkan penghitungan pemungutan suara elektoral pemilu pada Rabu pekan lalu. Mereka menyerbu dan merusak gedung Kongres sebagai bentuk penolakan pengukuhan kemenangan Joe Biden di pilpres. Setidaknya lima orang tewas dalam kerusuhan tersebut.
Banyak pihak menyalahkan sikap dan klaim palsu Trump terkait pemilu yang dinilainya curang memicu pemberontakan ke Gedung Capitol. Dewan Perwakilan AS sebelumnya juga telah mendesak Pence untuk mengeluarkan Amandemen ke-25, namun sang wapres menolaknya.
Dia menyampaikan keputusan itu lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, Selasa (12/1). Pence menilai penerapan Amandemen 25 tidak tepat. "Saya tidak yakin tindakan seperti itu merupakan jalan terbaik bagi Bangsa kita atau sesuai dengan Konstitusi kita," kata Pence dalam suratnya kepada Pelosi. (Rtr/CNNI/DWI/dtc/f)