Sibolga (SIB)
Pro-kontra penyebab banjir bandang di Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalangun, antara kajian Komite Gereja dan Masyarakat (KGM) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Kamis (13/5), cukup menarik perhatian publik.
Semula, KGM HKBP dalam statement tertulis yang ditandatangani Ephorus HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar menyebutkan banjir bandang akibat penurunan kualitas hutan di sekitar Kawasan Danau Toba. Banjir bandang berkaitan erat dengan aktivitas penebangan hutan di Sitahoan dan kawasan hutan Sibatu Loting.
Sebaliknya, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumatera Utara, Herianto menyebutkan banjir bandang tersebut bukan karena penebangan hutan, melainkan karena aktivitas galian C di Areal Penggunaan Lain (APL) yang dilakukan masyarakat di sekitar Danau Toba.
Kadishut bilang pada saat banjir tidak ditemukan material kayu gelondongan atau batang kayu bekas penebangan yang dibawa arus air. Malah batu-batuan dan lumpur bekas galian. Pejabat Eselon II itu mengaku sudah memerintahkan melakukan pengecekan, dan apabila ditemukan pelanggaran akan ditindak tegas.
Ephorus HKBP Robinson Butarbutar yang diwawancarai SIB di Gereja HKBP Sibolga Kota, Senin (31/5), seperti dilansir harianSIB.com, seputar pro-kontra itu mengatakan bahwa seorang Ephorus tidak pernah memberikan pernyataan yang gegabah, melainkan melalui penelitian yang objektif. Penelitian KGM tidak bersifat pribadi, melainkan dirangkum dari berbagai pihak karena memang keanggotaannya juga terdiri dari latar belakang ilmu dan jaringan.
Pimpinan pusat HKBP itu menegaskan, dengan adanya counter argumen atau counter reasoning maka HKBP telah membentuk tim untuk meneliti lebih jauh penyebab kerusakan lingkungan hidup pada umumnya di Kawasan Danau Toba.
Secara pribadi, sambungnya, beberapa kali lewat dari jalan alternatif dan memang dulunya itu hutan, namun sekarang sudah gundul serta ditumbuhi pohon eugaliptus.
Mantan Ketua Rapat Pendeta HKBP itu menegaskan penelitian KGM HKBP tidak untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai tanggungjawab moral untuk melindungi ciptaan Tuhan serta menjaga kelestarian lingkungan. Dia mendukung langkah Presiden RI yang menetapkan Destinasi Wisata Danau Toba yang super prioritas. Tentunya, semua pihak dan masyarakat harus berperan serta dalam menjaga.
Ephorus menilai tidak perlu ada adu argumen terkait kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba, karena itu kenyataan ada penggundulan. Justru semua seharusnya berbahagai ketika Presiden RI tahun 2016 lalu menetapkannya sebagai destinasi wisata nasional, supaya semua sama-sama menjaga.
Menurut pria yang lahir di Bah Jambi,1 Januari 1961 itu, kalau semua pihak tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup maka percuma pemerintah membangun infrastruktur, karena akan tidak sejalan dengan lingkungan.
Ditanya terkait tim peneliti kerusakan hutan yang baru dibentuk, Ephorus menyebutkan 'silent operation'. Tetapi bila saatnya tiba, maka akan disampaikan kepada pemerintah atau instansi terkait. (R5/a)
