Jakarta (SIB)
Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang baik dengan menjaga dan menegakkan integritas hakim.
Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini penting karena sebagai lembaga negara, KY harus turut dalam menyukseskan pemilu.
"Melalui nota kesepahaman ini, KY juga ingin bekerja sama dengan KPU untuk memberikan pendidikan bagi para hakim, terutama di tengah aturan pemilu yang berkembang dinamis," kata Amzulian dalam sambutan saat penandatanganan nota di Kantor KY, Jakarta, Kamis.
Setiap tahun, kata dia, 600 hakim diberi pelatihan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan negara, seperti di bidang pajak, tipikor, dan pemilu.
"Ke depan, KY bisa memberikan pelatihan seputar kepemiluan. Hakim akan sulit mengadili bila tidak paham aspek-aspek yang spesifik terkait dengan pemilu," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu.
Nota kesepahaman yang berlaku 5 tahun ini mengatur enam ruang lingkup, yakni: pertama, pertukaran informasi; kedua, koordinasi penyelesaian permohonan pemantauan dan pengaduan perkara pemilu; ketiga, peningkatan kapasitas hakim terkait dengan penyelenggaraan pemilu; keempat, sosialisasi pemilu; kelima, pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; keenam, pemanfaatan sarana dan prasarana.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menekankan bahwa nota kesepahaman ini penting agar KY dan KPU dapat bertukar informasi dan data dengan lebih mudah.
Diungkapkan pula bahwa berbagai permasalahan yang sedang dihadapi KPU, mulai pelaporan ke Bawaslu, gugatan di PTUN, hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk gugatan Partai Prima kepada KPU yang dinilai salah sasaran.
"Apakah mungkin KY memberikan semacam pendekatan preventif kepada para hakim? Misalnya, seharusnya keputusan KPU merupakan keputusan tata usaha negara (TUN) sehingga pengujiannya di peradilan TUN. Apabila diputus di luar kewenangan, tentu akan menjadi problem," ungkapnya.
Kerahkan
Sementara itu, TNI AD menggelar apel gelar pasukan untuk Deklarasi Pemilu Damai dalam Pemilu 2024. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pasukannya disiapkan guna memastikan Pemilu berjalan kondusif.
"Personel yang akan dikerahkan kalau data dari Bawaslu ada 820 sekian TPS yang akan digelar, sehingga kita TNI-AD bersiap untuk mengamankan TPS tersebut berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, yang ada di wilayah," kata Jenderal Agus kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).
Dengan apel gelar pasukan tersebut, dia akan menjaga agar Pemilu bisa berjalan dengan lancar. Sebanyak 115 ribu personel TNI AD dikerahkan untuk mengamankan Pemilu.
"Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari Kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per-Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut," jelasnya.
Setiap Kodam-kodam dikerahkan di wilayahnya masing-masing untuk menjaga kondusifitas Pemilu. Pengamanan digelar mulai sebelum, saat, dan setelah Pemilu.
"Tiap-tiap Kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya. Biasanya kalau kita kan kerawanannya alam atau non-alam, alam kan biasanya bencana alam, non-alamnya biasanya kerawanan konflik sosial," ungkapnya.
"Kita sudah punya mapping setiap Kodam satu putaran atau dua putaran, kita siap untuk mengamankan Pemilu," sambungnya.
Pengamanan juga akan dilakukan saat distribusi logistik Pemilu. Termasuk di pulau-pulau terkecil yang ada di Indonesia. Berbagai peralatan akak digunakan.
"Pulau-pulau terkecil mungkin menggunakan sampan atau sebagainya. Tadi itu ya dari rekon kita terlihat kebutuhan dari personil, materil, dan perencanaan," imbuhnya.
Mengacu kepada data dari Bawaslu, ada tiga indeks kerawanan wilayah. Setiap wilayah memiliki indeks kerawanan yang berbeda saat Pemilu nanti.
"Jadi setiap wilayah itu berbeda mungkin. Kalau di Papua itu berbeda, karena tingkat kerawananannya berbeda. Nanti sekelas Pangdam sudah laporan tadi seperti tingkat kerawanan yang di Papua pengamananya akan berlapis, ada yg di TPS, sehingga TPS itu aman dari gangguan," pungkasnya. (Antara/detikcom/d)
