Jakarta (SIB)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan, banyak modus-modus yang sudah ditemukan terkait praktik mafia tanah.
Modus tersebut yaitu mengambil tanah kosong bekerja sama dengan oknum BPN, mengubah data di Pusdatin dan mengeluarkan sertifikat.
Menteri Hadi menegaskan apabila ada pegawai BPN yang melakukan tindakan tersebut maka dirinya akan menonaktifkan jabatan dan melakukan proses hukum. Apabila sudah terbukti bersalah maka akan diberhentikan.
"Terobosan untuk melawan mafia tanah akan terus saya lakukan. Banyak modus-modus yang sudah ditemukan. Modus seperti itu sudah ada banyak dan terus akan kita proses, apabila ada oknum dari anggota BPN pastikan akan kita proses dan terbukti pidana inkrah pasti dipecat," tegas Menteri Hadi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7).
Selain modus tersebut, dia menerangkan ada juga modus dengan motif lainnya, yaitu mengubah data baik data fisik maupun yuridis di atas sertifikat. Seperti mengubah nama hingga luas tanah.
"Itu semua sedang kita proses dan pasti dapat hukuman berat," ucap Menteri Hadi.[br]
Kasus mafia tanah yang paling banyak terjadi saat ini terdapat di Riau, Sumatera Utara (Sumut) dan Jambi.
"Baru saja kita mendapatkan hasil dari Pansus DPRD Provinsi Jambi ada beberapa masalah, dari 200 laporan yang disampaikan Pansus setelah kita konpers ada 6 yang harus segera kita tangani (BPN)," tuturnya.
Loket Pelayanan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan loket prioritas Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN). Loket prioritas ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Loket ini merupakan loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertahanan secara langsung tanpa melalui kuasa.
"Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meluncurkan loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)," ujar Hadi Tjahjanto.
Dia menjelaskan, program PELATARAN dilbuka pada hari Sabtu dan Minggu khususnya bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria tanah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Kantah dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan.
"Total Kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 Kantah," terang Hadi.
PELATARAN ditujukan khusus untuk pemohon perorangan (tanpa kuasa), yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 09.00 WIB - 12.00 WIB. Jenis layanan yang dihadirkan di PELATARAN antara lain Peralihan Hak, ROYA, dan Perubahan Hak untuk luas tanah sama atau kurang dari 600m2. Semua layanan same day service, produk bisa langsung dibawa pulang.[br]
Baret dan Tongkat Komando
Kementerian ATR/BPN menampilkan seragam baru yaitu penambahan atribut Baret dan tongkat komando. Ada dua tujuan dari tampilan baru para pegawai pengurus tanah ini.
"Sebenarnya ini seragam yang selama ini digunakan oleh anggota atau pegawai ATR/BPN sudah digunakan sejak lama cuma saya tambahkan baret dan stik komando," ucap Hadi Tjahjanto.
Dia menjelaskan tujuan penambahan atribut tersebut adalah agar komunikasi dan koordinasi dari PBB, Kakantah dan Kakanwil supaya bisa berjalan dengan baik di Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
Selain itu, lanjutnya untuk para staf ATR/BPN lebih percaya diri ketika mengenakan seragam tersebut. "Saya setarakan dengan Kajati, Kajari, Kapolres, Dandim, BNN. Jadi saya setarakan supaya mereka konfiden untuk tampil ke depan," terang Hadi.
Gelar Rakernas
Kementerian ATR/BPN kembali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022 dengan tema yang diusung ‘Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertahanan dan Tata Ruang’ di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (26/7).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, pembahasan Rakernas 2022 merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan fokus tiga pembahasan.
Pembahasan tersebut antara lain, pertama pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua penyelesaian sengketa dan konflik pertahanan termasuk mafia tanah.[br]
Ketiga dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha.
"Ada 3 fokus pembahasan adalah hal yang menjadi arahan Presiden. Untuk PTSL di mana proses pendaftaran tanah saat ini mencapai 74,8 persen,” ujar Hadi Tjahjanto.
Hadi meminta kepada para jajarannya untuk dapat melayani masyarakat dengan baik cepat. Juga memberikan pelayanan tanpa mempersulit masyarakat.
"Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, sehingga rakyat tidak lagi merasa dipersulit dan tidak susah," terang Hadi. (Merdeka/f)
