Kerumunan Massa Akhir-akhir Ini Mengkhawatirkan, Kepala Daerah Diminta Antisipasi


132 view
Foto: dok.Okezone
Kerumunan massa di kawasaan Megamendung, Bogor.
Jakarta (SIB)
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal ZA menyebut banyaknya kasus kerumunan massa yang muncul akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan.

Menurutnya, pada masa awal-awal pandemi Covid-19, kerumunan massa menjadi salah satu penyebab utama penyebaran virus.

Safrizal pun menyontohkan penyebaran Covid-19 pasca diselenggarakannya Tablig Akbar Ijtima Ulama Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

"Karena kerumunan kemarin sangat mengkhawatirkan. Dahulu Covid-19 itu mulai menyebar ke seluruh Indonesia karena kerumunan juga, yaitu kerumunan Gowa yang akhirnya menyebar," tuturnya dalam sebuah webinar, Minggu (22/11).

Terkait kasus kerumunan yang terjadi di Gowa, kata Safrizal, setelah ditelusuri lebih jauh lagi, sebanyak 50 orang dari total warga yang meninggal berasal dari kerumunan tersebut. Namun, dia tidak mendetilkan daerah mana yang disinggungnya.

"Bahkan di sebuah daerah itu dari 100 orang yang meninggal dunia, setengahnya karena terpapar di Gowa, yang acara Tabligh Akbar," ucapnya.

Dia menjelaskan, penyontohan kerumunan Tablig Akbar bukanlah persoalan keagamaan, akan tetapi lebih kepada kepentingan keselamatan masyarakat luas.

Oleh karenanya, kata Safrizal, hal itu lah yang menjadi titik perhatian Presiden Joko Widodo ketika menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian.

"Ini bukan soal keagamaan, tetapi soal keselamatan. Sehingga Pak Presiden memerintahkan, tolong diingatkan semua kepala daerah bahwa usaha yang kita lakukan, korban yang berjatuhan, entah dari tenaga kesehatan, aparat, dari masyarakat ini jangan sampai terulang kembali," katanya.

Sebelumnya, Tito Karnavian selaku Mendagri menerbitkan Instruksi Mendagri No.6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi ini diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar kepala daerah konsisten menegakan protokol kesehatan dan setidaknya terdapat enam instruksi yang harus dilakukan kepala daerah.

TAK ADA DISKRIMINASI
Terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan tak ada diskriminasi dalam pembubaran kerumunan di masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar secara virtual pada Sabtu (22/11).

"Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun," kata Doni. dalam keterangan tertulis.

Untuk itu, ia mengimbau para kepala daerah agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan sosial-keagamaan tanpa perlu membedakan golongannya. Ia meminta para kepala daerah mencegah sejak dini, sehingga kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak berlangsung.

Kepada para tokoh agama dan masyarakat, Doni juga menyerukan agar menjadi teladan penerapan protokol kesehatan. "Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini," papar Doni.

"Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami," lanjut Doni.

Doni juga meminta kesadaran masyarakat yang ikut berkerumun dalam demonstrasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan acara Maulid Nabid di Petambutan serta Megamendung untuk melakukan tes usap (swab) di Puskesmas terdekat. Doni mengatakan, hal itu bertujuan memutus penularan Covid-19. Sebabnya mereka yang ikut berkerumun berpotensi tertular Covid-19.

"Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya," kata Doni.

Doni mengharapkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW. Ia meminta petugas testing menyampaikan maksud dan tujuan untuk tes usap massal, dimulai dari keluarga inti yang positif.

"Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat. Adapun bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Untuk itu, ia meminta masyarakat tak ragu untuk melakukan tes usap dan tak perlu takut jika terbukti positif Covid-19.

PUTUS RANTAI
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menilai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 memerlukan kerelaan hati masyarakat dalam menjalani pemeriksaan, pelacakan kontak erat, dan perawatan.

"Dengan demikian, setiap kasus yang muncul bisa ditangani oleh petugas kesehatan dengan cepat dan baik," ungkap Doni. (Okz/Kps/Bisnis/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com