Ketua KPK Harap Pengurus Partai Politik Jadi Penyelenggara Negara


204 view
Ketua KPK Harap Pengurus Partai Politik Jadi Penyelenggara Negara
Net/harianSIB.com
Ketua KPK Firli Bahuri

Jakarta (SIB)

Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung soal status pengurus partai politik yang tidak dikategorikan jadi penyelenggara negara. Menurut Firli, pengurus parpol seharusnya masuk kategori penyelenggara negara.

"Pengurus partai politik tidak masuk dalam penyelenggara negara. Nah, seharusnya masuk dong (sebagai penyelenggara negara)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Senin (8/8).

Firli menjelaskan hingga saat ini para pengurus partai itu tidak dapat disebut sebagai penyelenggara negara. Sebab, dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999, tidak disebutkan pengurus partai politik sebagai penyelenggara negara.

"Sampai hari ini tidak masuk dalam penyelenggara negara, boleh baca dalam UU 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara aparatur negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," jelasnya.

Meski begitu, Firli menekankan pentingnya integritas pagi penyelenggara negara. Hal itu perlu ditegakkan untuk menekan angka korupsi.

"Kalau kita berbicara ingin menurunkan angka korupsi, ada satu hal yang harus dilakukan adalah peningkatan intergritas," terang Firli.

"Peningkatan integritas para penyelenggara negara," lanjutnya.

Terkait petugas parpol yang bukan penyelenggara negara ini pernah juga diungkit oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia menyebut, sulitnya memproses jika ada pengakuan aliran dana diduga hasil korupsi ke petugas parpol.

Seperti contohnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang mengaku menerima uang Rp 50 juta dari Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com