* Firli: Saya Tak Paham Apa yang Akan Ditanyakan

Komnas HAM akan Periksa Ketua KPK Firli Bahuri Pekan Depan

* Bantah Incar 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

230 view
Komnas HAM akan Periksa Ketua KPK Firli Bahuri Pekan Depan
(Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri 
JAKARTA (SIB)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku sudah membahas rencana pemanggilan pimpinan KPK oleh Komisi Nasional HAM bersama empat pimpinan lainnya. Namun, Firli mengaku tidak memahami apa yang akan digali oleh Komnas HAM hingga Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK pada pekan depan.

"Begini, saya tidak paham apa yang akan ditanyakan oleh Komnas HAM. Tetapi yang pasti adalah, tentu kita sudah bahas dengan rekan-rekan pimpinan KPK," kata Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/6).

Firli mengatakan, hal itu perlu dibahas oleh pimpinan KPK karena kerja pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Namun, Firli menampik pimpinan KPK akan memenuhi panggilan Komnas HAM. "Yang mengatakan begitu siapa? Saya belum ngomong itu lho," ujar Firli.

Komnas HAM berencana memeriksa ketua KPK Firli Bahuri pasca-pemeriksaan pegawai KPK rampung. "(Pemeriksaan Firli) setelah ini kelar. Semoga bisa cepat," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Senin (31/5).

Seperti diketahui, Komnas HAM kini tengah menyelidiki kepatuhan KPK dalam pemenuhan standar dan norma hak asasi manusia terkait kebijakan tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal itu dilakukan setelah Komnas HAM mendapatkan laporan dari Wadah Pegawai KPK soal 75 pegawai yang dibebastugaskan setelah tidak lolos TWK.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah atau setiap kebijakan dari lembaga negara mana pun di Indonesia ini, tanpa terkecuali, dipastikan bahwa dia harus menuhi standar dan norma hak asasi manusia," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers, Senin (24/5).

Bantah
Ketua KPK Firli Bahuri membantah tudingan dirinya sengaja menargetkan 75 pegawai KPK untuk tidak diluluskan tes wawasan kebangsaan (TWK). Firli menegaskan tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan ketidaklulusan ke-75 pegawai KPK.

"Nggak ada kaitannya, orang lulus nggak lulus itu karena dia sendiri. Prosesnya sudah berjalan tidak ada," kata Firli kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Kamis (3/6).

Firli mengaku heran dengan adanya tudingan dirinya sengaja tidak meluluskan ke-75 pegawai KPK. Dia menegaskan tidak ada kepentingan untuk itu.

"Apa kepentingan saya membuat list orang?" tanya Firli.

Firli kemudian kembali menyebut, tudingan yang beredar itu tidak benar. Menurutnya semua pimpinan KPK hingga pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikut seleksi tes wawasan kebangsaan.

"Ya silakan informasi Anda, tetapi seluruh pimpinan KPK, pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikuti tes seleksi wawasan kebangsaan, hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih ya," ujarnya.

Sebenarnya dari 75 pegawai KPK yang disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK telah dibagi menjadi 2 yaitu 24 orang yang akan dibina ulang dan 51 orang yang disebut tidak mungkin bisa dibina lagi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan bahwa 51 orang itu tetap bekerja di KPK hingga 1 November 2021.

Lantas, mulai dari saat ini hingga kelak 1 November 2021 bagaimana nasib para pegawai KPK itu?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan 51 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak bisa menjadi pegawai KPK lagi. Alex menyebut mereka memiliki hasil asesmen berwarna merah dan tidak bisa dibina.

"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex saat jumpa pers di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Alex mengatakan, penilaian terhadap 51 orang itu dilakukan oleh tim asesor. Sedangkan dari 75 pegawai yang tak lolos TWK itu akan dilakukan pembinaan.

"Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," kata dia. (Kompas.com/detikcom/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com