Jakarta (SIB)
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan, permasalahan Covid-19 bukan hanya tentang kesehatan saja. Sebagai umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama (NU), menurutnya, hal tersebut sudah menjadi bagian dari keagamaan.
"Bagi kita umat Islam dan warga NU menghadapi Covid-19 itu bukan masalah soal kesehatan tapi juga sudah menjadi masalah keagamaan," kata Ma'ruf Amin dalam pembukaan Munas dan Konbes NU 2021, Sabtu (25/9).
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengatakan, permasalahan keagamaan yang dimaksud adalah sesuai dengan syariat untuk menjaga dan melindungi umat. Menurutnya, melindungi diri dari wabah adalah sesuatu yang wajib dilakukan.
Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam beberapa waktu ke depan. Salah satunya munculnya kemiskinan baru akibat akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi tersebut dalam pandangan agama, kata Ma'ruf Amin, hukumnya fardhu kifayah.
Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin juga mewanti-wanti adanya tantangan yang lebih besar, seperti berkembangnya faham-faham radikalisme hingga apatisme terhadap masalah agama.
Tantangan Kemiskinan
Ma'ruf juga berbicara tentang tantangan kemiskinan di masa pandemi Covid-19.
"Tantangan kita yang juga masih dialami adalah masalah dampak itu (dampak pandemi Covid-19), kita masih menghadapi pemulihan ekonomi. Terutama menghadapi tingkat kemiskinan akibat Covid-19 itu bertambah. Ini yang kita terus upayakan," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf bersyukur Indonesia berhasil menurunkan angka penularan baru dan kematian. Namun, ia berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus.
"Kita harus tetap waspada untuk tidak sampai terjadi lonjakan, baik kita kurang hati-hati menjaga kerumunan atau pun karena adanya varian baru yang ada di beberapa negara. Bagi kita umat Islam dan warga NU menghadapi Covid-19 itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah keagamaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, pemerintah sedang berupaya mengentaskan kemiskinan di masa pandemi Covid-19.
"Ini yang akan kita hadapi dan pemerintah memang sedang bertekad untuk menghilangkan kemiskinan ini dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi," ujarnya.
Sementara itu, Ma'ruf juga berbicara tentang tantangan NU menghadapi isu radikalisme. Ma'ruf juga berharap agar NU berperan dalam perdamaian global.
Rapuh
Ketua Umum PBNU Said Aqil meminta pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional. Said Aqil menilai sistem kesehatan Indonesia rapuh karena 94 persen alat kesehatan yang beredar merupakan produk impor.
"Saat ini sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," kata Said Aqil dalam sambutannya dalam acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2021 yang disiarkan di YouTube TV NU, Sabtu (25/9).
Said Aqil mengatakan, pandemi Covid-19 hanya bisa diatasi dengan sinergi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat diminta disiplin protokol kesehatan, sementara pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan.
Said Aqil meminta pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan produksi alat kesehatan serta meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Juga mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan.
"NU merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan RS dan puskesmas, mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan dokter, spesialis, perawat dan bidan," kata Said Aqil.
"Serta memperkuat ekosistem kesehatan mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas dan produksi alkes," imbuhnya.
Selain itu, Said Aqil meminta pemerintah membatasi masuknya tenaga kerja asing hingga pandemi Corona terkendali. Selain itu, pemerintah dan masyarakat diimbau tidak euforia selama adanya pelonggaran kegiatan masyarakat.
"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada potensi datangnya gelombang ketiga," kata Said Aqil.
"Dan alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah menjadi satu satunya provinsi yang sudah mencapai level 1. Selamat, Gubernur," imbuhnya.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertifikat vaksinasi dan telah menjalani tes swab antigen sebelum masuk ruang acara.
"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar Pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Said.
Munas dan Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.
Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah. (detikcom/d)
