Peringatan HUT ke-9 UU Desa

Masih Banyak Masyarakat di Desa Hidup dalam Garis Kemiskinan

* Para Kades Minta Alokasi 10 Persen APBN untuk Dana Desa

291 view
Masih Banyak Masyarakat di Desa Hidup dalam Garis Kemiskinan
(Foto: Antara/HO-Humas PDI Perjuangan)
HADIRI ACARA: Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (2 kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2 kanan) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) menghadiri acara Peringatan Sembilan Tahun UU Desa di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3). 
Jakarta (SIB)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bercerita kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hingga kini belum ada yang mengalahkan keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara Desa Bersatu memperingati HUT ke-9 Undang-Undang Desa yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3) .
"Memang sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden kita, Pak Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa," kata Bamsoet dalam paparannya.
Bamsoet mengakui, masih banyak masyarakat di desa yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan dana APBN untuk membangun desa.
"Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan? Itulah PR kita bersama. Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Memang masih jauh dari harapan, tapi ini adalah langkah yang patut kita apresiasi," ujarnya.
Dia pun menjelaskan, alokasi 10% APBN untuk dana desa seperti yang diinginkan para kepala desa sangat penting. Sebab, perangkat desa menjadi ujung tombak pemerintah pusat untuk membina masyarakat desa.
"Mengapa ini penting, karena desa adalah masa depan Indonesia. Pertahanan bangsa kita dalam menjaga kesatuan persatuan dalam menjaga Indonesia terus dalam kerangka bingkai NKRI. Kalau desa susah maka wajah Indonesia susah. Kalau desa berantakan, maka Indonesia akan berantakan," jelasnya.
Lebih lanjut, Bamsoet meminta perangkat desa ke depan terus membina masyarakat demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
"Saya ingin para perangkat desa, para kepala desa dan badan permusyawarahan terus membina masyarakat di daerahnya dan desa-desa saudara-saudara dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara," imbuhnya.
"Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa. Karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan. Kedepan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota," terang Bamsoet.
Ia meyakini apabila dana desa besar dan dimanfaatkan dengan baik, maka desa akan berkembang. Jika hal itu terjadi, maka masyarakat desa tidak perlu ke kota dan bisa membuka lapangan kerja di sana.
Bamsoet menambahkan masa depan Indonesia berada di desa. Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya hal ini menyebabkan mereka menjadi beban di kota tujuan.
Untuk mengatasi hal itu, kata Bamsoet, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal desa mereka.
Ia pun menuturkan kekayaan alam Indonesia, seperti nikel, batu bara, emas, timah hingga gas berada di desa. Namun, sayangnya hingga kini masih banyak masyarakat di desa yang masih hidup di garis kemiskinan.
"Nikel kita nomor 1 di dunia ada dimana? Batu Bara kita nomor 2 di dunia ada dimana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan," jelasnya.
Ia menuturkan dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Menurutnya, pemanfaatan dana ini harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa.," pungkasnya.
Jokowi telah memperjuangkan Dana Desa untuk pembangunan. Ia mengulas jumlah Dana Desa memang saat ini belum maksimal, namun menurut Bamsoet perjuangan Jokowi terkait Dana Desa perlu diapresiasi.
Bamsoet juga mendukung usulan para kades agar dana desa dinaikkan hingga 10 persen APBN. Bamsoet berharap pemerintah bisa mengabulkan permintaan para kades tersebut.
"Dari atas podium ini, saya mendukung anggaran 10 persen APBN untuk desa dan 15 Januari ditetapkan sebagai hari Desa," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan dirinya juga mendukung ribuan para kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan desa yang berkumpul di GBK itu menetapkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa.
"Kenapa? Karena Pemerintahan Presiden Jokowi serius dan berkomitmen membangun desa dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan pelembagaan pada Pemerintahan, sebagai amanat dari UU 6 Tahun 2014 tentang Desa," papar Bamsoet.
Ia menjabarkan pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, atau 2,3 persen dari total APBN. Jika dibagi rata maka setiap desa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp 1 miliar.
Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar