Massa “Satu Betor” Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Remajakan Betor

* Berikan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial kepada Abang Betor

225 view
Massa “Satu Betor” Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Remajakan Betor
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin)
Unjuk Rasa: Massa abang-abang  becak yang tergabung dalam "Satu Betor" unjuk rasa ke DPRD Sumut, Senin (13/12) mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution segera  melakukan peremajaan Betor.
Medan (SIB)
Massa abang-abang becak yang tergabung dalam "Satu Betor" (Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Senin (13/12) mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan peremajaan Betor yang merupakan Ikon Kota Medan.

"Peremajaan Betor ini sangat mendesak, agar dapat berdaya saing dengan angkutan transportasi lainnya, mengingat selama ini Betor sudah ketinggalan jauh alias sudah tidak layak lagi digunakan," ujar Kordinator aksi Satu Betor Muslim dalam pernyataan sikapnya.

Selain itu, Muslim juga meminta pemerintah untuk memberikan sepenuhnya bantuan program kesejahteraan sosial kepada abang-abang Betor dan keluarganya, seperti program jaminan kesehatan, KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan bantuan kesejahteraan lainnya.

"Lakukan pemutihan pembayaran KIS Mandiri dan ubah statusnya menjadi KIS gratis, kepada para abang-abang Betor dan keluarganya," jelas Muslim.

Di bagian lain tuntutannya, para abang Betor juga meminta instansi terkait menghentikan pengusiran terhadap abang-abang Betor di sejumlah pangkalan, seperti di kawasan Simpang Limun, Medan Mall dan lainnya serta lakukan pembenahan dan penataan yang baik terhadap Betor.

"Kami juga meminta instansi terkait agar menertibkan iklan/reklame berjalan di tenda-tenda becak yang tidak ada pemasukannya ke kas daerah, kaji ulang keberadaan Bus Trans Metro Deli yang hingga kini masih gratis dan tidak memberikan masukan ke kas negara serta keberadaan bus tersebut sangat merugikan betor," katanya.

Para abang Betor juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Sumut agar tidak melakukan diskriminasi sepihak, terkait pendistribusian serta pembagian seksi dan bak becak yang diberikan kepada badan usaha yang bukan koperasi.

Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut penggunaan anggaran Covid-19 yang ditangani dinas terkait, karena berdasarkan laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada temuan sebesar Rp70,036 miliar di sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sumut, sehingga perlu segera ditelusuri kebenarannya.

Tuntutan abang-abang becak, hanya diterima Humas Sekretariat Dewan, karena anggota DPRD Sumut sedang tugas luar dan sebagian besar sedang menggelar kegiatan Sosper (Sosialisasi Perda) di Dapil masing-masing.(A4/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com