Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para gubernur dan bupati/walikota terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah disampaikan pemerintah kemarin. Instruksi ini terkhusus ditujukan kepada gubernur di 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini diteken Tito pada Rabu (6/1) dan dipublikasikan, Kamis (7/1). Selain gubernur, instruksi ini juga ditujukan terkhusus pada bupati/walikota di beberapa wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Rayam Surakarta dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.
"(Instruksi-red) mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19," bunyi diktum kesatu Intruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 itu.
Diktum kedua huruf a, Mendagri meminta para pemimpin daerah yang disebutkan di diktum kesatu memberlakukan peraturan pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen di mana pekerja yang WFO harus mengetatkan protokol kesehatannya. Diktum kedua huruf b, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.
Diktum kedua huruf c, sektor esensial terkait kebutuhan pokok tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam kerja, kapasitas ruangan dan mengetatkan penerapan protokol kesehatan. Diktum kedua huruf d, para kepala daerah diinstruksikan membatasi pengunjung yang dine in di restoran berjumlah 25 persen dari daya tampung restoran dan layanan pesan antar berlaku normal mengikuti jam tutup restoran; kemudian pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan serta mal hingga pukul 19.00 WIB.
Diktum kedua huruf e, mengarahkan kegiatan konstruksi untuk tetap beroperasi, lagi-lagi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Diktum kedua huruf f adalah mengizinkan ibadah di rumah ibadah dengan pembatasan jumlah pengunjung 50 persen dari kapasitas rumah ibadah.
Selanjutnya pada diktum ketiga, dijelaskan provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan aturan sebagaimana disebut dalam poin kedua adalah wilayah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupation room/BOR) untuk ruang ICU dan isolasi di atas 70 persen.
Diktum keempat Instruksi Mendagri menyatakan aturan sesuai diktum kedua diberlakukan di seluruh provinsi di Jawa dan Provinsi Bali karena ketujuh provinsi memenuhi salah satu unsur atau lebih dari empat parameter pada diktum ketiga. Diktum kelima berbunyi instruksi untuk mengintensifkan protokol kesehatan, memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Diktum keenam berbunyi soal masa berlaku aturan sebagaimana dimaksud di diktum kedua adalah sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Kepala daerah diminta aktif memonitor, berkoordinasi dengan para stakeholders secara berkala dan melakukan upaya lain seperti membuat peraturan kepala daerah, yang mengatur spesifik pembatasan hingga sanksinya.
"Kepada gubernur dan bupati/wali kota pada daerah-daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana pada diktum kesatu, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19," bunyi Instruksi Mendagri pada diktum ketujuh.
Diktum kedelapan berisi instruksi para kepala daerah untuk mengoptimalkan kembali posko Covid-19 tingkat provinsi hingga desa. Diktum terakhir berbunyi soal tanggal berlakunya Instruksi Mendagri ini.
"Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan," bunyi diktum kesembilan.
Siapkan Peraturan
Sementara itu, Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartato mengatakan, Kepala daerah yang wilayahnya dikenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diminta untuk menyiapkan peraturan lanjutan.
"Apa yang perlu disiapkan kepala daerah yaitu Pergub maupun Perda. Tentu, ini sejalan dengan instruksi Mendagri yang sudah keluarkan (Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2021," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Satgas Covid-19.
"Satu daerah yang sudah mengeluarkan yaitu Gubernur Bali, (dalam bentuk) SE Gubernur Bali, dan ini untuk mendorong dan sinergi dan harmonis dengan apa yang diinstruksikan oleh Mendagri. Dan hari ini direncanakan Gubernur DKI, begitu pula dengan gubernur-gubernur dari Banten, kemudian Jawa Tengah," imbuhnya.
Airlangga Hartarto meminta masyarakat membatasi pergerakan dengan tidak berpelesir selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Airlangga menegaskan tempat-tempat umum akan ditutup selama PPKM.
Awalnya Airlangga berbicara terkait pergerakan logistik selama massa PPKM. Airlangga menyebut logistik via darat akan tetap berjalan seperti biasa.
"Pertama tentu yang terkait logistik dan kegiatan perekonomian terus bisa berjalan, tetapi tentu kalau mobilitasnya antarpenerbangan itu kita sudah ada regulasinya terkait PCR test dan lain-lain," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pemerintah akan lebih fokus mengatur pergerakan di lokasi-lokasi ramai, seperti mal, pasar, hingga restoran. Meski begitu, Airlangga memastikan kembali PPKM bukan pelarangan, melainkan pembatasan.
"Yang diatur pemerintah adalah di daerah ramai atau tempat berkumpul, apa itu di mal, di pasar, di dine in, di tempat perkantoran. Memang klaster saat sekarang sudah semakin banyak, tidak hanya klaster perkantoran, tetapi di klaster rumah tangga. Klaster-klaster inilah yang sepenuhnya perlu dijaga dengan disiplin protokol kesehatan. Sekali lagi ini adalah pembatasan, bukan pelarangan," ucapnya.
Karena itu, Airlangga meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas, seperti pelesir selama masa PPKM. Dia meminta masyarakat hanya beraktivitas seperlunya saja.
"Tentu kita juga mendorong bahwa mobilitas, kalau tidak perlu, ya di rumah, tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat-tempat umum itu ditutup semua. Kita hanya yang esensial saja, yang diperlukan saja, dan transportasi publik juga akan tetap beroperasi," ujarnya. (detikcom/f)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
