Naypyitaw (SIB)
Demonstrasi antikudeta di Myanmar semakin panas. 18 orang pendemo diduga tewas akibat kekerasan yang dilakukan aparat. Dilansir dari Reuters, Senin (1/3), massa diduga mendapatkan serangkaian serangan dari petugas keamanan Myanmar. Gas air mata, peluru karet, hingga granat setrum diarahkan ke kerumunan massa. Namun, serangan-serangan itu gagal membubarkan massa.
Demonstran terlihat mengenakan helm plastik dan perisai darurat untuk berhadapan dengan polisi dan tentara. Kantor hak asasi manusia PBB menginfokan ada belasan pendemo yang meninggal dunia karena serangan polisi Myanmar. "Polisi dan pasukan militer menghadapi demonstrasi damai, namun menggunakan kekuatan yang mematikan -menurut informasi yang dapat dipercaya yang diterima oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB- telah menyebabkan sedikitnya 18 orang tewas dan lebih dari 30 luka-luka," kata kantor hak asasi manusia PBB seperti dilansir dari Reuters.
Beberapa pengunjuk rasa di Yangon tampak dibopong oleh sesama pendemo. Bercak darah berceceran di jalanan. Seorang dokter yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan seorang demonstran pria meninggal dunia dengan luka tembak di dadanya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta militer Myanmar untuk menerima aspirasi masyarakat.
"Sekretaris Jenderal mendesak masyarakat internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan penindasan," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengutuk aksi kekerasan ini. Blinken menyebut penembakan terhadap pendemo merupakan aksi yang 'menjijikkan'. "Kami berdiri teguh dengan orang-orang yang berani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," kata Blinken di Twitter-nya.
Myanmar berada dalam kekacauan semenjak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang memenangkan partai Aung San Suu Kyi secara telak. Kudeta tersebut menimbulkan serangkaian aksi demonstrasi besar-besaran. Ratusan ribu orang turun ke jalan.
Kembali Disidang
Sementara itu, pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dihadirkan dalam sidang terbaru via video conference pada Senin (1/3) waktu setempat. Dalam sidang ini, satu lagi dakwaan tambahan dijeratkan pada Suu Kyi. Seperti dilansir Reuters, salah satu pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, menuturkan kepada Reuters bahwa kliennya tampak dalam kondisi sehat saat dihadirkan dalam sidang terbaru via video conference. Dituturkan Min bahwa kliennya meminta pengadilan agar dirinya diizinkan melihat tim penasihat hukumnya selama sidang berlangsung via tautan video.
Dalam pernyataan kepada Reuters, Min juga mengungkapkan bahwa Suu Kyi dijerat satu dakwaan tambahan, yakni dakwaan dari undang-undang pidana era kolonial, yang melarang publikasi informasi yang bisa memicu ketakutan atau kewaspadaan. Dengan dakwaan tambahan itu, maka sejauh ini Suu Kyi telah dijerat tiga dakwaan sekaligus sejak ditahan saat kudeta militer dilancarkan pada 1 Februari lalu. Dua dakwaan lainnya antara lain, dakwaan mengimpor alat komunikasi walkie-talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang (UU) penanggulangan bencana alam.
Untuk dakwaan mengimpor walkie-talkie ilegal, Suu Kyi secara spesifik dituduh melanggar undang-undang impor, setelah sejumlah walkie-talkie dan peralatan komunikasi asing lainnya ditemukan di kediamannya dalam penggeledahan. Pengacara Suu Kyi lainnya, U Khin Maung Zaw, sebelumnya menjelaskan bahwa alat komunikasi itu digunakan tim keamanan Suu Kyi yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri Myanmar yang dikuasai militer.
Sedangkan dakwaan melanggar UU penanggulanan bencana, dijeratkan pada Suu Kyi karena dia berinteraksi dengan kerumunan selama pandemi virus Corona (Covid-19). Sidang selanjutnya, sebut Min, akan digelar pada 15 Maret mendatang. Sementara itu, informasi terbaru dari beberapa pejabat Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang berkuasa di Myanmar dan menaungi Suu Kyi, menyebutkan bahwa pemimpin de-facto Myanmar itu telah dipindahkan dari kediamannya di ibu kota Naypyitaw ke lokasi yang dirahasiakan.
"Kami tidak tahu lagi di mana dia ditahan," ucap seorang sumber senior dari NLD yang enggan disebut namanya. Tidak diketahui di mana lokasi Suu Kyi saat dia menghadiri sidang via video conference itu. Diketahui bahwa Suu Kyi menjadi tahanan rumah sejak militer merebut kekuasaannya.
Tak Pakai Kekerasan
Sementara itu, Indonesia menyerukan aparat keamanan di Myanmar tak menggunakan kekerasan guna mencegah situasi semakin memburuk. Indonesia meminta pihak aparat keamanan Myanmar menahan diri.
"Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk," demikian pernyataan Indonesia mengenai perkembangan situasi di Myanmar seperti dilansir dari situs Kemlu, Senin (1/3).
Indonesia menyampaikan rasa prihatin atas meningkatnya kekerasan di Myanmar. Sejumlah orang dilaporkan meninggal dunia dan terluka.
"Ucapan dukacita dan bela sungkawa yang mendalam kepada korban dan keluarganya," lanjut pernyataan tersebut. (Rtr/detikcom/f)