Medan (SIB)
Kelanjutan pembangunan jembatan Tano Ponggol dengan konsep tiang penyangga Dalihan Natolu, di Kabupaten Samosir, sampai saat ini masih terhambat pembebasan lahan dan masalah utilitas lainnya.
Hal itu dikatakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumatera Utara Slamat Kasidi Simanjuntak melalui Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Patar Manurung dan Simon Ginting kepada wartawan, Kamis (16/6). Ia mengatakan sampai sekarang ada 33 persil lahan yang belum bisa dibebaskan, dan 6 persil sedang dalam proses mau dibayar.
Sedangkan 28 persil lainnya, pihak Kejaksaan dan Polres Samosir sedang mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat keberatan terhadap harga dan terjadi sengketa, maka itu ranahnya langsung ke pengadilan, sehingga nantinya pengadilanlah yang melakukan eksekusi.
Hambatan berikutnya, yang dialami walau hak dasar pembebasan lahan tersebut sudah dipenuhi, namun terjadi sengketa antar keluarga, mengenai pembagian nilai uang yang akan diperoleh masing-masing hak waris, sehingga hal itu juga menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan harus menunggu sampai mereka para hak-hak waris dapat bersepakat bersama.
Pada persoalan lain, tambahnya ada beberapa persil lahan yang sudah dibayar, namun tidak mau pindah, karena katanya ukuran tanahnya tidak cocok atau berkurang dari semestinya. Hal itu terjadi karena adanya 2 dimensi alat ukur berbeda.
Kalau BPN melakukan pengukuran dengan satelit sedangkan kepala desa masih manual sehingga kalau ada tanah yang dengan tingkat kemiringan 45 derajat misalnya tentu dalam hitungan satelit pasti berbeda dengan hitungan biasa.
"Padahal mekanisme pembayaran ganti rugi itu melalui tahapan-tahapan. Pertama, dilakukan penetapan lokasi supaya tidak boleh ada lagi jual beli, pengumpulan data, masuk ke BPN, supaya tahu batas tanah yang satu dengan yang lain setelah dilakukan pengukuran. Setelah itu diserahkanlah ke Kantor Jasa Pelayan Publik (KJPP). Mereka inilah yang melakukan penilaian berapa besar ganti untung karena apresial itu punya kompetensi menghitung prospek harga tanah ke depan," ungkapnya.
Berbeda dengan dulu, di mana ganti rugi tanah dinilai oleh Tim 9, dengan berdasarkan berapa nilai NJOP dan berapa nilai tanamannya dari pertanian dan nilai bangunannya dari Dinas Pekerjaan Umum, kemudian ditotal dan segitulah yang dibayarkan.
Sehingga kemudian Presiden RI, mengeluarkan UU yang baru, maka saat ini ganti rugi menjadi ganti untung dan memang masyarakat harus dapat untung.
Ada juga tanah dan rumah sudah dibayarkan ganti untungnya, tetapi ada makam di sana yang pada saat ini tidak terhitung dan tidak diprediksi sehingga sampai saat ini tidak bisa bayar. Sementara makam itu memiliki 2 nilai yakni, nilai sosial dan nilai konstruksinya.
Selain itu adalagi hambatan terkait pembebasan lahan maupun pemindahan tower kabel listrik. Pembangunan Jembatan Tano Ponggol itu diharapkan akan selesai sampai tahun 2022. Dengan melakukan kontrak volume yang dikerjakan sesuai dengan desain.
Perlu juga diketahui, bahwa sejak awal pembiayaan pembangunan Jembatan Tano Ponggol akan didanai oleh Bank Dunia dengan pagu anggaran sekitar Rp 300 miliar. Hanya Bank Dunia menilai pembiayaan proyek sebanyak itu tidak wajar, sehingga oleh Bank Dunia berdasarkan auditnya menolak.
Kemudian Pemerintah RI kemudian melakukan pembiayaan proyek itu bersumber dari APBN, namun karena keterbatasan anggaran untuk Jembatan itu pagu anggarannya dikurangi menjadi Rp 177 miliar dengan desain sederhana dengan perubahan mengurangi Cable Stayed (beruji kabel) yang tergolong mahal tetapi tetap diupayakan ada sebagai ornamen.
Sebagaimana diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memulai konstruksi jembatan Tano Ponggol di Sumatera Utara (Sumut) sepanjang 294 meter. Pembangunan jembatan itu dilakukan untuk pengembangan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas/Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Satu-satunya akses darat ke Pulau Samosir, Tano Ponggol pada konsep awalnya dilengkapi Jembatan Cable Stayed.
Sebagaimana diketahui, Danau Toba telah ditetapkan sebagai bagian dari 5 KSPN Prioritas/DPSP.
Pembangunan jembatan Tano Ponggol dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumatera Utara. Jembatan itu akan menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR juga melakukan pelebaran alur Tano Ponggol mulai dari 25 meter menjadi 80 meter sepanjang 1,2 kilometer sehingga dapat dilewati oleh kapal pesiar. Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Desain jembatan tersebut akan mengadopsi kearifan lokal adat Batak. (A13/d)
