Serang (SIB)- Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Pangeran Kerajaan Arab Saudi untuk membahas penambahan kuota jemaah haji dari Indonesia. Presiden pun memastikan, untuk tahun depan kuota jemaah haji Indonesia akan bertambah.
"Jadi kita sudah berbicara yang pertama dengan Prince Mohamed dari Saudi Arabia waktu di Hangzhou. Sudah berbicara bahwa kita ingin meminta tambahan kuota haji dan beliau sudah menyampaikan akan ditambah. Saya juga sampaikan tambahan itu juga bisa ditambah lagi dengan kuota yang diberikan Filipina, Singapura, Jepang, yang tidak terpakai, akan kita pakai semuanya, beliau sudah menyanggupi," kata Jokowi usai mengunjungi tempat pelelangan ikan di Serang, Banten, Minggu (11/9).
Jokowi belum bisa memastikan jumlah tambahan kuota untuk tahun depan, karena masih dalam proses penghitungan. Satu yang pasti, kuota haji untuk Filipina yang tidak terpakai tahun depan bisa digunakan oleh jemaah Indonesia. Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah mengizinkan kuota untuk negaranya dipakai jemaah Indonesia.
"Kemarin waktu ketemu Presiden Duterte juga saya sampaikan, silakan. Tapi ini prosedurnya yang akan kita benarkan, jangan sampai kayak yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya, memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan ruwet di situ," jelasnya.
Presiden menjelaskan, dalam waktu dekat Raja Saiman akan berkunjung ke Indonesia. Jokowi menduga, kedatangan Raja Saiman akan membawa kabar baik berupa kepastian jumlah kuota tambahan jemaah haji untuk Indonesia.
"Kemarin beliau menyampaikan akan ada tambahan tapi hitungannya belum bisa menyampaikan karena itu akan mungkin akan difinalisasi dulu di sana. Pada saat nanti Raja Salman ke Indonesia, itu mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan yang bisa diberikan kepada Indonesia plus yang belum belum kuota yang tidak dipakai di Filipina, Singapura, Jepang, itu yang kemarin kita juga minta, sudah kita bicarakan," tegas Jokowi.
Langsung Dipulangkan
Sekitar 700 WNI diketahui pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji menggunakan paspor Filipina. Ada kemungkinan, 700 WNI tersebut akan terkendala saat kembali ke tanah air.
Namun, menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah mengusahakan untuk bisa langsung memulangkan 700 WNI itu ke tanah air tanpa harus melalui Manila, Filipina. Beberapa opsi tengah disiapkan untuk memulangkan para jemaah haji yang memakai paspor Filipina itu.
"Kemarin juga saya sudah sampaikan mengenai 700-800 yang sudah terlanjur di Arab Saudi ini juga akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya antara Indonesia dan Filipina. Entah nanti pakai surat laksana paspor langsung dari Saudi, kalau itu memungkinkan berarti langsung ke Indonesia," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, bila opsi pertama tadi tidak memungkinkan, maka 700 WNI itu tetap harus pulang melalui Filipina. Presiden pun telah membahas permasalahan ini dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Duterte menjanjikan akan memberikan bantuan.
"Kalau tidak bisa ya ke Filipina dulu tetapi Presiden Duterte menyampaikan akan membantu penuh, karena beliau melihat ini adalah korban dari sindikat haji," jelasnya.
Presiden berpesan, agar di waktu yang akan datang tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci menggunakan paspor negara lain. Apalagi, tahun depan kuota haji untuk Indonesia akan ditambah.
"Tapi ini prosedurnya yang akan kita benarkan, jangan sampai kaya yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya, memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan ruwet di situ," tegasnya.
DIPULANGKAN
Sebanyak 173 WNI dideportasi dari Arab Saudi karena melanggar keimigrasian, di antaranya ada 28 orang anak-anak. Dengan ini, sudah ada total 383 WNI overstayer dan TKI undocumented telah dipulangkan setelah sempat ditahan di Tarhil (Pusat Ditensi Imigrasi) Shumaisi.
"Meskipun saat ini Arab Saudi tengah sibuk dengan persiapan wukuf di Arafah, KJRI Jeddah tetap bekerja untuk mempercepat proses pemulangan saudara-saudara kita yang ditahan di Tarhil Shumaisi," kata acting Konjen RI Jeddah, Dicky Yunus.
Setiap memasuki musim haji, KJRI Jeddah membentuk tim khusus untuk menangani WNI overstayer dan TKI tak-berdokumen yang jumlahnya meningkat tajam akibat razia besar-besaran yang digelar oleh aparat keamanan Arab Saudi. Tim ini ditugasi khusus melakukan pendataan di Tarhil, memproses dokumen perjalanan SPLP dan berkoordinasi dengan otoritas jawazat (imigrasi Arab Saudi) di Tarhil Shumaisi dalam hal penerbitan exit permit.
Sebanyak 173 WNI ini sudah berada di Tarhil saat kebijakan denda 10 ribu hingga 15 ribu riyal dan sanksi kurungan bagi warga Negara asing ilegal mulai diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. KJRI Jeddah lalu melakukan pendekatan ke instansi berwenang di Arab Saudi sehingga mereka mendapat dispensasi.
"Termasuk dalam rombongan 173 orang ini adalah mereka yang masuk ke Arab Saudi dengan visa umrah kemudian menetap hingga melebihi masa izin tinggal (overstay) sampai datangnya musim haji. Selain itu, ada pula beberapa WNI yang ditangkap karena bekerja sebagai tukang pijat ilegal," jelas Dicky.
Mereka diterbangkan dengan pesawat Saudia Airlines SV816 yang berangkat dari Arab Saudi pada pukul 21:00 WAS dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu (10/9) pukul 11:00 melalui terminal 2. Dari manifest, ada 28 anak-anak yang ikut dipulangkan.
Sebelumnya, sebuah rumah yang ditinggali oleh 191 WNI di daerah Syisyah digerebek oleh aparat keamanan Kota Suci Mekkah Al-Mukarramah pada Rabu (7/9) lalu. Di hari yang sama aparat keamanan juga melakukan razia di kawasan lainnya di Mekkah sehingga dalam sehari WNI yang dimasukkan ke Tarhil Shumaisi mencapai lebih dari 200 orang. Jumat subuh (9/9) aparat keamanan kembali menggerebek sebuah rumah di daerah yang sama, yaitu Syisyah, dan mengamankan sebanyak 18 WNI.
"Saya di situ sudah 17 hari, Pak, bersama teman-teman lainnya. Semua yang diangkut ada 18 orang dengan anak kecil. Tadinya yang punya iqamah (kartu izin tinggal) juga diangkut tapi dilepas di Kudai," tutur Supiatun Rahem dari Tarhil Shumaisi yang sempat dihubungi KJRI Jeddah Jumat sore.
Jokowi: Semuanya Akan Saya Selesaikan
Presiden Joko Widodo sudah mengetahui kabar soal yang ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena overstay dan tidak memiliki izin menjalankan ibadah haji. Jokowi berjanji akan segera menyelesaikan masalah itu.
"Semuanya akan saya selesaikan," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Masjid Agung At-Tsauroh, Serang, Banten, Senin (12/9).
Jokowi tak merinci upaya yang akan ditempuh pemerintah menyangkut nasib WNI tersebut, namun yang dimaksud Jokowi adalah semua WNI yang terkena masalah terkait pelaksanaan ibadah haji akan diselesaikan.
"Termasuk yang jemaah kita lewat Filipina yang kurang lebih 800-an, kita akan selesaikan entah dengan surat pelaksana paspor atau tetap harus lewat Filipina. Semuanya akan diselesaikan," tegas Jokowi.
Sementara, KJRI Jeddah saat ini sudah melakukan pendampingan terhadap WNI yang dianggap melanggar hukum menurut Arab Saudi tersebut. (detikcom/d)
