Jumat, 14 Juni 2024 WIB

Rapat soal Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Presiden Siapkan Kebijakan Khusus

Redaksi - Selasa, 07 Februari 2023 10:25 WIB
184 view
Rapat soal Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Presiden Siapkan Kebijakan Khusus
(Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi 
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah pejabat untuk membahas indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 yang anjlok. Jokowi menyiapkan kebijakan khusus menyikapi penurunan indeks persepsi korupsi itu.
"Baru saja Presiden memimpin pertemuan intern tentang pemberantasan korupsi di mana yang tadi diundang dalam pertemuan itu Menko Polhukam, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Ketua KPK. Khusus untuk menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi CPI, yang agak mengejutkan karena dari 38 ke 34," kata Menko Polhukam Mahfud Md setelah pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2).
Mahfud menghormati hasil dari indeks persepsi korupsi yang disampaikan Transparency International Indonesia (TII). Dia menegaskan pemerintah bakal melakukan perbaikan-perbaikan.
"Dan dalam waktu dekat nanti akan mendapat arahan khusus sebagai kebijakan negara dari presiden," ujar Mahfud.
Namun Mahfud mengungkapkan pada tahun ini ada lembaga yang tidak dipakai dalam indeks persepsi korupsi Indonesia. Padahal, menurut Mahfud, Indonesia telah melakukan perbaikan di bidang tersebut.
"Tetapi ingin kami sampaikan dengan tetap menghargai hasil TII itu memang yang kami temukan itu ada 13 lembaga sigi internasional yang dipakai untuk Indonesia itu 8. Dan yang biasanya dipakai, tahun ini nggak dipakai Indonesia padahal perbaikan kita menuju ke situ yaitu lembaga sigi yang sangat terkenal World Economic Forum," ujar Mahfud.
"Di situ kita tinggi, tapi tidak dipakai untuk menghitung kali ini. Jadi tidak apa-apa. Kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu, sambung Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan perihal perbaikan di sejumlah sektor termasuk demokratisasi dan penegakan hukum. Dia juga menyadari masih ada kekurangan perihal perizinan dan kemudahan berinvestasi.
"Di bidang-bidang tertentu justru kita naik, demokratisasi naik, penegakan hukum dan keadilan naik, tetapi di sektor-sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi kemudian adanya kekhawatiran dari investor tentang kepastian hukum, macam-macam, memang itu mempengaruhi agak turun. Kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi itu naik meskipun kecil," beber Mahfud.
Mahfud mengatakan arahan khusus akan disampaikan Jokowi dalam waktu dekat ini. Arahan itu akan menjadi dasar sejumlah lembaga melakukan perbaikan.
"Nah kita akan melakukan langkah-langkah yang nanti dalam dua atau tiga hari ke depan nanti akan dipanggil lagi oleh presiden, kami berempat, untuk presiden menyampaikan arahan-arahan tentang apa yang akan kita lakukan," ujar Mahfud. (detikcom/a)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Jokowi Beri Selamat ke PM India Narendra Modi
Soal Anggota Densus 88 Buntuti Jampidsus, Jokowi Panggil Kapolri dan Jaksa Agung
Jokowi Perkenalkan Prabowo Presiden Terpilih RI di WWF Bali
Jokowi Turun Gunung Bereskan Masalah Bea Cukai
Jokowi: Jaga Keharmonisan di Tengah Keberagaman
Jokowi : RI Bisa Produksi 1,6 Juta Motor Listrik, Baru 100.000 yang Tercapai
komentar
beritaTerbaru