Jakarta (SIB)
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar rapat pimpinan (rapim) di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan. Rapim kali ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan tugasnya pada 2023.
Pelaksanaan rapim langsung dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Selain itu, hadir KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.
"Arahan Panglima TNI kepada seluruh jajaran TNI adalah untuk bekal melaksanakan tugas di tahun 2023," ujar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers usai rapim TNI di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan.
Yudo menjelaskan, ada banyak aspek yang dibahas dalam rapim kali ini. Secara garis besar, yang dibahas adalah bidang perencanaan, logistik, intelijen, hingga inspektorat.
"(Dibahas) mulai bidang perencanaan, bidang logistik, bidang intelijen, inspektorat dan sebagainya serta penekanan penekanan yang lain," kata dia.
Salah satu yang ditekankan Yudo dalam rapim kali ini soal anggota TNI yang tak boleh terlibat politik praktis. Hal itu sebagai respons dari arahan Presiden Jokowi.
"Sehingga ke depan tentunya juga dalam Pemilu 2024 bahwa sekarang ini saya sudah tekankan kepada mereka netralitas TNI dan tidak ikut dalam politik praktis, sesuai dengan penekanan," sebut Yudo.
Sebagai informasi, Rapim TNI kali ini bertemakan 'TNI Patriot NKRI Siap Mendukung Pembangunan Nasional'. Rapim kali ini diikuti oleh 289 peserta terdiri dari 4 pimpinan TNI. Rinciannya adalah 46 pejabat Mabes TNI, 95 dari TNI AD, 75 dari TNI AL, 58 TNI AU, dan 11 pejabat luar struktural TNI.
Jaga Stabilitas Keamanan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Polri bisa menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan.
"Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan," ujar Tito dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).
Ia berpesan agar pihak kepolisian bisa benar-benar membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah. Langkah ini menjadi perlu untuk mengatur pembagian personil di tiap daerah.
"Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu," kata Tito.
Selain itu, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
"Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan," ujarnya.[br]
Tito menekankan jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut untuk melakukan hak pilihnya. Menurutnya, masyarakat harus dilindungi sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
"Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus," terang Tito.
Kemudian, Ia juga berharap Polri dapat membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar. Ia pun memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik Pemilu.
Tito berharap Polri dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam.
Ia kembali menegaskan berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Hati-hati Bermedsos
Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta seluruh personel Polri tetap menjaga netralitas dalam menggunakan media sosial di tahun politik. Dedi menegaskan, pihaknya bakal menindak tegas jika anggotanya terbukti melanggar.
"Apabila ada yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi kode etik, atau bahkan jika melakukan tidak pidana akan disanksi sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Dedi dalam keterangan tertulis di Medan, Kamis (9/2).
Dedi mengatakan, jejak digital sangat mudah dimodifikasi. Dia menyebutkan, Polri juga akan melakukan pengawasan secara intensif di media sosial menjelang Pemilu 2024.
"Polri juga meminta seluruh pihak untuk membantu menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif," ujarnya.
Rapim
Sebelumnya, Polri telah selesai menggelar rapat pimpinan (rapim) tahun anggaran 2023 dengan TNI. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya siap mengawal situasi Indonesia dalam menghadapi krisis global hingga tahun politik.
"Tadi sudah disampaikan ada empat pondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di mana di tahun 2023 ini di samping krisis global, masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," kata Sigit di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).[br]
"Dan itu menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan dan masalah energi yang nanti menimbulkan konflik ya, tentunya kita menghadapi itu semua, dan di sisi lain menghadapi tahun politik," tambahnya.
Terkait pengamanan Pemilu 2024, Sigit mengatakan, Bawaslu sudah memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP). Hal ini tentu membantu Polri dalam memfokuskan daerah mana saja yang diamankan terlebih dahulu.
"Terkait hal tersebut ada dua pemetaan dari Pak Bawaslu dan di kepolisian namanya IKP di Bawaslu, namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian," katanya. (detikcom/a)
